Kematian Qasem Soleimanie, WW3?

1
169

Ada suatu insiden menarik yang terjadi pada awal Januari baru-baru ini, di mana sebelum terjadi insiden pembunuhan ini, telah terjadi konflik di wilayah Timur Tengah yang kemudian berlanjut pada Drone Strike oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di komplek Bandara Internasional Baghdad, Kamis (2/1/2020) malam waktu setempat untuk membunuh Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimanie. Bahkan insiden ini berlanjut dengan penembakan di kantor kedutaan besar Iraq sehingga menimbulkan banyak reaksi keras dari berbagai pihak. Hal ini membuat masyarakat dunia berspekulasi bahwa akan terjadi Perang Dunia ke-3 apabila terjadi pecah perang.

Qasem Soleimani merupakan seorang Mayor Jenderal yang menjabat Kepala Pasukan Quds Korps Garda Republik Islam Iran, yang tewas akibat serangan rudal RX9 Ninja dari drone MQ-9 Rapier militer AS atas perintah Donald Trump. Trump mengatakan bahwa Soleimanie merupakan teroris yang berbahaya karena merupakan orang yang bertanggung jawab atas insiden teror yang banyak terjadi di Timur Tengah, dan seharusnya dia berada di negaranya sebelum melakukan penerbangan ke negara lain. Pasukan yang dipimpin oleh Soleimanie ini (Quds) merupakan pasukan yang dianggap oleh pihak AS merupakan pasukan yang mendukung kegiatan teror.

Setelah melakukan penyerangan tersebut, keesokan harinya Trump mengakui insiden tersebut karena perintahnya dan oleh karena itu sontak saja kejadian ini membuat gempar seluruh dunia. Mengutip laman berita Israel, Haaretz.com Minggu (5/1/2020) dituliskan kronologi situasinya hingga Trump memencet kode merah pembunuhan Soleimanie. Proses intinya terjadi ketika Trump tengah menghabiskan libur Natal dan tahun barunya di Mar A-Lago, Florida.

gambar dari tribunnews

Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Trump tersebut telah bertentangan dengan instrumen hukum internasional. Sejalan pula dengan yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, bahwa AS telah menyalahi hukum internasional yang berlaku. Di mana setiap negara PBB dilarang untuk membunuh salah seorang pejabat negara anggota PBB lainnya, sehingga perbuatan tersebut harus dikutuk dan sama sekali tidak di benarkan terlepas oleh berbagai macam alasan yang diutarakan oleh pihak AS. Pihak AS mengatakan alasan bahwa operasi pembunuhan terhadap Soleimanie justru bukan merupakan penggerak untuk menciptakan konflik terhadap Iran yang mampu memicu perang, akan tetapi tindakan AS ini justru demi menjaga dan melindungi kedamaian dunia, karena kembali bahwa menurut AS Soleimanie telah merencanakan sesuatu untuk melakukan serangan terhadap diplomat dan instrumen AS lainnya, namun AS telah mengetahuinya lebih dahulu sehingga pihak AS bisa disebut sedang melakukan upaya “self defence”.

Tentu tindakan ini tidaklah dibenarkan oleh Hukum Internasional sebagaimana juga yang tercantum juga dalam Pasal 51 Piagam PBB, bahwa tidak ditemukannya makna “self defence” di mana upaya penyerangan yang dilakukan oleh pihak AS sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang tepat karena pihak AS mencoba untuk menyelesaikan perkara dengan upaya kekerasan dengan mengatas namakan atau berlindung dari payung hukum yang pada kenyataannya juga tidak serta merta dapat membenarkan tindakan AS tersebut.

Praktik self defence setelah ditelaah juga tidak ditemukan dalam Piagam PBB, namun pengertian dari self defence terdapat di dalam Customary International Law serta praktik-praktik dari negara-negara yang dibenarkan oleh masyarakat internasional dalam mempergunakan hak membela diri tersebut. Mengenai penerapan pelaksanaan Pasal 51 Piagam PBB tersebut tidak dapat secara murni hanya dilihat dari sudut pandang hukum saja, melainkan juga harus melihat dari latar belakang terjadinya insiden tersebut dari berbagai aspek termasuk aspek politik dan aspek lainnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam hal ini tindakan yang dilakukan pihak Amerika Serikat dibawah Donald Trump telah menyalahi instrumen Hukum Internasional sehingganya, tindakan tersebut terlepas di dasari oleh berbagai macam alasan, seyogyanya tidak seharusnya dilakukan apalagi terhadap sesama anggota PBB.

Sumber:

Profil Penulis:

Kevin Danilo merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester IV. Prestasi yang pernah diraih adalah Juara 3 Piala Mahkamah Konstitusi 2019 di Universitas Tarumanegara.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan