Ironi Jamaah First Travel

0
329

Oleh : Adam Khafi Ferdinand – Kepala Bidang Kajian UKM-F PSBH 2019

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula

Rasanya itulah kata yang tepat saat ini dirasakan oleh para jemaah korban penipuan bos PT First Anugerah Karya Wisata atau yang dikenal dengan First Travel. Pada 31 Januari 2019 lalu, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan hukuman pidana kepada Bos First Travel Andika Surachman selama 20 tahun, sedangkan istrinya Anniesa Hasibuan divonis selama 18 tahun. Namun putusan tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Pasalnya, seluruh aset perusahaan First Travel yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada para jemaah, melainkan akan disita dan dilelang oleh jaksa lalu hasilnya akan dirampas oleh negara.

Foto diambil dari merdeka.com

Tapi bukankah disini negara tidak merugi? Kasus ini juga bukanlah kasus korupsi? Lalu untuk apa kasus ini masuk ke ranah meja hijau jika harta itu dirampas negara bukannya dikembalikan kepada konsumen? Hal tersebut tepat dengan analogi ‘negara untung jemaah buntung’

Lebih parahnya lagi, Kepala Kejari Depok Yudi Triadi beranggapan karena perkara tersebut telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) maka para jemaah diharapkan untuk mengikhlaskan harta tersebut untuk negara karena akan menjadi kemaslahatan umat.

“Nanti saya bilang sama korban-korbannya itu bersedekahlah nggak papa. Kalau dia sudah niat, dia sudah niat umroh, diakalin, itu sama dicatat tuh. Kita itu kalau kita di agama Islam. Setahu saya mungkin ikhlaskan saja, sudah negara kan nanti dipakai untuk kemaslahatan umat di bawahannya” dikutip dari detik.com (Senin,18/11/19)

Mereka merasa ditipu, dan sekarang mereka di minta untuk mengikhlaskan. Tentunya ucapan tersebut membuat perasaan para jemaah semakin tergores. Dari puluhan ribu jemaah yang menjadi korban, tidak sedikit mereka banting tulang dan menabung lama untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Salah satunya ibu Eli, pedagang nasi uduk yang berjuang dari jam 3 pagi buta mengumpulkan pundi-pundi uang demi berangkat bersama ibunya ke arab saudi.

Diambil dari maxres

Yang menjadi perhatian disini adalah, jaksa dalam tuntutannya tidak meminta ganti rugi kepada pihak First Travel. Padahal jika memang upaya yang dilakukan jaksa sudah maksimal seharusnya jaksa dapat menggabungkan perkara ini dengan gugatan ganti kerugian. Jaksa dapat menggunakan Pasal 98 KUHAP yang berbunyi :

  • Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
  • Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Opsi lain yang dapat diambil adalah dengan mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Di sisi lain, dalam putusan MA menyatakan bahwa, fakta hukum dipersidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan penyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

“Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut”

Karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang, maka sesuai dengan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Foto diambil dari Republika

Walaupun menurut MA menyatakan telah menjatuhkan putusan sesuai dengan undang-undang, hal tersebut tetap dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi puluhan ribu korban penipuan ini. Padahal, hakim sendiri memiliki wewenang untuk memberikan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan juga berdasarkan keyakinannya. Maka dari itu, hati nurani seorang hakim sedang diuji.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya bersikeras tetap akan mengembalikan aset tersebut kepada para jamaah. Padahal setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, upaya jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) tidak lagi diperbolehkan. Namun, saat ini mereka masih melakukan upaya hukum lainnya terkait hal tersebut. “Bukan melelang kok. Ini akan dipelajari, dan kalau memang itu salah, saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan,” kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Atas kejadian ini, agar dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengawasi dengan sebaik-baiknya perusahaan yang menawarkan perjalanan haji dan umrah dengan harga yang miring. Penulis berharap bahwa nantinya para jemaah tetap dapat merasakan keadilan yang diberikan oleh negara, terpenuhinya harapan para jemaah dengan uangnya dikembalikan ataupun mereka tetap diberangkatkan ke tanah suci. Dan juga penulis berharap kasus ini menjadi pembenahan bagi penegakan hukum di Indonesia, yang saat ini harus lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, agar tidak lagi menciderai rasa keadilan seperti yang dirasakan para jamaah korban penipuan tersebut.

Sumber :

  1. Putusan Mahkamah Agung (MA) Tingkat Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016
  3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  6. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
  7. Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi

Referensi :

  1. https://news.detik.com/berita/d-4789080/ini-kata-kejagung-soal-korban-diminta-ikhlas-aset-first-travel-dirampas-negara
  2. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2019/bos-first-travel-buka-suara-soal-aset-dirampas-negara/
  3. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5928/ganti-rugi-dalam-kasus-pidana/
  4. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk/

Profil Penulis :

Adam Khafi Ferdinand merupakan mahasiswa Ilmu Hukum jurusan Hukum Pidana semester VII. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian UKM-F PSBH periode tahun 2019/2020. Prestasi yang pernah diraih yakni Juara 1 RMCC Piala Dekan I Universitas Lampung 2017 dan predikat Penuntut Umum Terbaik dalam NMCC Anti-Money Loundering V di Universitas Trisakti tahun 2018.

 

Tinggalkan Balasan