Asa Menjaga Aset Daerah

0
268

Oleh : Muhammad Habibi
(Ketua Umum UKM-F PSBH 2018/2019 & Peneliti Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia-Puskamsikham-)

Keniscayaan menjaga aset negara merupakan kewajiban bagi pemerintah. Pun halnya yang dilakukan Komisi Anti-Rasuah baru-baru ini di Lampung. Pasalnya, ditemukan sejumlah truk pengangkut batu bara yang melintas di Kabupaten Way Kanan pada Kamis (22/8/2019). KPK menduga adanya penambangan ilegal di Sumatera Selatan dengan tujuan penyaluran untuk pabrik-pabik di beberapa kabupaten Lampung.

Pencegahan korupsi pada aset daerah tengah dilakukan KPK di Lampung. Sebagaimana dilansir pada harian Lampost (30/8/2019), Korwil III korsupgah terintegrasi KPK Dian Patria meminta lintas instansi menjaga potensi kebocoran penerimaan negara penambangan batu bara illegal. Tak hanya itu, KPK meminta pihak pelabuhan Panjang dan Bakauheni tidak memberikan izin berlayar terhadap penambangan batu bara ilegal.

Artinya, praktik penambangan batu bara ilegal kerap terjadi di daerah. Penambangan
serta penampungan ilegal batu bara dapat merugikan masyarakat, sebab batu bara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan. Apakah praktik yang demikian merupakan suatu hal yang dapat merugikan keuangan negara?

Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara negara yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara). Mengutip pendapat Van Der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Batu bara pun termasuk keuangan negara yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki andil menjaga pembangunan daerah secara berkelanjutan,
salah satunya dengan pemanfaatan mineral batu bara secara baik. Jika pertambangan ilegal batu bara marak terjadi, lalu dimanakah peran pemerintah daerah menjaga peningkatan perekonomian daerah. Peran pemerintah daerah yang demikian merupakan salah satu fungsi pelaksanaan asas “good governance” bagi masyakarat. Alih-alih mewujudkan prinsip tersebut, jika pengawasan terhadap aset daerah tidak dilakukan potensi korupsi aset daerah dapat terjadi.

Penertiban Aset Daerah

Mineral batu bara pada dasarnya merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara
dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Kekayaan nasional yang dimaksudkan mencakup kekayaan daerah di dalamnya. Kekayaan daerah tersebut dapat di kelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menjaga kekayaan daerah sama saja menjaga kesejahteraan masyarakat demi pembangunan daerah itu sendiri. Menjaga kekayaan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penertiban aset oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab penuh pengelolaan kekayaan daerah merupakan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan pengelolaan aset daerah yang dibuat oleh kepala daerah berdampak pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang baik akan berdampak baik pula dalam pelaksanaannya. Kebijakan pengelolaan aset daerah yang baik sulit terwujud jika tidak diawali dengan melakukan inventarisasi aset daerah.

Dalam praktiknya, KPK telah melakukan pendataan aset-aset daerah di Lampung dan banyak ditemukan kelalaian oleh pemerintah daerah, salah satunya banyak aset daerah tidak memiliki surat. Keadaan demikian menandakan kepala daerah tidak antisipatif terjadinya kerugian negara pada sektor kekayaan daerah.

Salah satu langkah menjaga kekayaan daerah dengan melakukan pengawasan terhadap
penggunaan aset daerah. Namun bagaimana melakukan pengawasan jika pendataan aset saja tidak dilakukan oleh kepala daerah. Pendataan aset daerah dimulai dengan penatausahaan barang milik daerah dengan menyiapkan perencanaan kebutuhan, penetapan kebijakan hingga pemanfaatan pengelolaan aset daerah.

Pengawasan kepala daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah merupakan
langkah penertiban aset daerah. Penertiban aset daerah yang tepat akan melahirkan pemanfaatan aset daerah berdaya guna bagi masyarakat. Hal demikian berdasar pada prinsip pengelolaan aset daerah dengan tujuan menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah.

Adanya transparansi membuat kebijakan pengelolaan aset daerah mencegah terjadinya
pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam pemanfaatan kekayaan daerah. Perlu diingat, kekayaan daerah tidak semata hanya mineral batu bara saja, banyak aset-aset daerah lain yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Seperti, tanah atau bangunan daerah yang tidak terpakai.

Koordinasi Pengawasan Aset Daerah

Pengawasan aset daerah sulit dilaksanakan sendiri oleh kepala daerah, perlunya
koordinasi lintas instansi sangat membantu pengelolaan aset daerah yang ada. BPK, Inspektorat dan BPKP, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, KPK serta lembaga negara lain yang berwenang terhadap pengawasan aset daerah pun harus memikul tanggung jawab bersama terhadap aset daerah. Karena dalam inventarisasi aset daerah terdapat pelaporan yang harus dilakukan oleh kepala daerah.

Pelaporan tersebut berguna dalam mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi terhadap
kekayaan daerah. Sebagaimana kewenangan koordinasi yang dimiliki KPK, kepala daerah di Lampung turut serta mencegah terjadinya praktik korupsi melalui koordinasi kepada KPK. Koordinasi yang berkelanjutan setelah menginventarisasi aset daerah merupakan solusi tersendiri bagi kepala daerah menjaga kekayaan yang dimiliki daerah.

Koordinasi tersebut penting dilaksanakan, sebab maraknya penyalahgunaan aset daerah
dapat diawali dengan pemberian suap oleh pelaku usaha ilegal kepada kepala daerah. Koordinasi antara kepala daerah dengan KPK dapat membentuk integritas kepala daerah menjalankan kewenangan mengeluarkan kebijakan bagi pengelolaan aset daerah. Pencegahan penguasaan aset daerah ilegal di Lampung merupakan harapan besar
masyarakat.

Jangan sampai, kelalaian kepala daerah di Lampung menjaga aset daerah memperbanyak tindak pidana korupsi. Korupsi itu sendiri dapat dilakukan dari berbagai sektor, seperti pemberian suap, penerimaan gratifikasi, hingga penyalahgunaan jabatan negara. Seyogianya kerugian negara/daerah tidak hanya pada proses pengadaan barang dan jasa semata
atau biasa disebut “korupsi fee proyek”.

Harapan masyarakat Lampung dalam peningkatan pembangunan, perekonomian dan
kesejahteraan daerah perlahan harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana meralisasikannya? salah satunya dengan menjaga aset daerah sebagai kekayaan yang dikuasai daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Foto diambil dari Kumparan

Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung saat ini harus menginisiasikan keharusan bersama menjaga aset daerah demi kesejahteraan rakyat, jangan sampai asa rakyat Lampung Berjaya hanya selogan kampanye saat pilkada saja.

Menjaga aset daerah dimulai oleh Gubernur dengan berkoordinasi kepada seluruh bupati/walikota di Lampung. Setelah koordinasi antar kepala daerah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya melakukan koordinasi lintas instansi di setiap kabupaten/kota. Dengan terciptanya koordinasi berkelanjutan yang demikian bukan kemustahilan prinsip pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Karena sejatinya, pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan daerah di negara kesejahteraan (welfarestate) Indonesia.

Profil Penulis :

Profil Penulis :

Foto diambil dari instagram hkpsindonesia

Muhammad Habibi merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila angkatan 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F PSBH periode tahun 2018 dan juga demisioner President dari HKPSI (Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia). Saat ini ia sedang menjabat sebagai Ketua Harian Puskamsikham (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia)

Tinggalkan Balasan