Ada Apa dengan Capim KPK?

1
178

Oleh : Aufa Naufal Rishanda
Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH 2019/2020

Akhir-akhir ini hangat diperbincangkan mengenai penyeleksian calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Panitia Seleksi (pansel) capim KPK saat ini telah merampungkan proses seleksi, hasilnya akan diserahkan kepada bapak presiden Joko Widodo sebanyak 10 nama capim kpk untuk selanjutnya diserahkan ke DPR.

Namun dari 10 nama yang diumumkan tersebut, terjadi juga polemik pada beberapa kalangan masyarakat. Mulai dari para pejabat, akademisi maupun tokoh masyarakat serta penggiat anti korupsi menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian atau perrmasalahan mengenai kualitas para capim kpk tersebut, penilaian tersebut serta merta ditunjukan demi sebuah keadilan serta loyalitas pemimpin yang harus mempunyai integritas yang tinggi.

Tetapi hal tersebut terungkap saat pansus capim kpk melakukan tes wawancara dan uji publik dikementerian sekretariat negara, dalam hal ini membuat adanya ketidaksesuai secara nyata dimana para capim kpk tidak sesuai pada ketentuan prosedur yang ada, berdasarkan hal tersebut presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum masuk pada fase fit and proper test di DPR.

Terkait ketentuan diatas sebelum masuk ke tahap tersebut beberapa capim masih dinilai tidak
berkompeten karena beberapa diantaranya dianggap memiliki rekam jejak serta integritas yang buruk. Maka dari itu presiden harus lebih selektif kembali dalam menentukan calon-calon yang dijadikan pemimpin negara yang dalam hal ini terlebih lagi masalah korupsi, capim kpk harus lebih menunjukan sebuah etika atau kemampuan nya secara nyata yg membuktikan nya benar bahwa dapat di katakan sebagai calon atas sesuai dengan visi misi yang di paparkan sebelum pemilihan ini.

Foto diambil dari Tirto

Berdasarkan hal tersebut, UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan nya KPK berpedoman pada 5 asas yakni : Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan hukum, dan proporsionalitas

Apabila suatu capim kpk yang di pilih tidak sesuai dengan pedoman 5 asas tersebut maka menjadi penilaian buruk kepada masyarakat. Bahkan dampak yang lebih besar kedepan KPK akan kehilangan independensinya. Apabila dalam menjalankan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip ketentuan yang ada, seorang pemimpin yang harusnya menjadi contoh untuk seluruh rakyat nya, apabila pemimpin tersebut mengambil keputusan maka akan melibatkan seluruh pihak atas keputusan yg dibuat tersebut, termasuk KPK.

Maka dari itu, berdasarkan UU No.30 tahun 2002, pada UU KPK pasal 30 ayat (10), menyebutkan:
“DPR RI wajib memilih dan menetapkn 5 calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam memilih paling lambat 5 bulan sesudah tanggal di terima dari usul DPR RI”

Serta merujuk pada UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa:
“Pimpinan KPK di pilih oleh DPR berdasarkan calon yang di usul oleh presiden”

Pada pasal tersebut, dapat di katakan bahwa dalam hal ini presiden yang tidak boleh terburu-buru dalam menentukan siapa calon kapim kpk, di karenakan apabila tidak memenuhi kriteria suatu calon yang di jelaskan dalam undang-undang maka DPR pun haru lebih selektif kembali terhadap nama- nama tersebut.

Presiden dapat membatalkan dan melakukan seleksi ulang, maka presiden harus mengkaji mendalam mengenai 10 nama capim KPK tersebut agar tidak melanggar ketentuan Undang-undang yang di maksud agar mampu dapat terbuka, dengan sesuai dengan ketentuan tentang hal tersebut, maka dari itu jika dalam seleksi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam nama calon- calon tersebut, presiden harus lebih cermat dalam menilai serta mengkaji terhadap pemahaman hukum pada 10 calon tersebut agar tercipta nya suatu perencanaan yang matang untuk pemimpin masa depan yang mempunyai integritas yang tinggi serta
berwawasan luas.

Sumber:

Http://m.detik.com/news/berita/-jawa-tengah/d-4687148/sleksi-capim-kpk-bermasalah-busyro-cs-desak-jokowi-turun-tangan

Profil Penulis:

Aufa Naufal Rishanda merupakan Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini aktif sebagai Anggota Bidang KajianĀ  UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2019/2020.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan