Bersilat Lidah “ala” PLN

0
239

Oleh : Yoel Hatigoran G.S.

Baru baru ini PLN membuat suatu kesalahan akibatnya membuat resah warga ibukota dan daerah lainnya menjadi pusing tujuh keliling seakan tidak bisa berbuat tanpa adanya listrik menjadikan akses warga terhambat dan dilanda kepanikan.

Pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, sebagian  Jawa Barat, Jawa Tengah  terjadi mulai sekitar pukul 11.50. Namun, sejak pukul 18.30 listrik disebagian wilayah yang padam itu sempat menyala kembali, pemulihan itu tidak berlangsung serentak Aliran listrik padat akibat gangguan transmisi ungaran dan pemalang yang menyebabkan energi listrik pun gagal ditransfer. Akibat pemadaman itu aktivitas menjadi terhambat mulai dari MRT (Moda Raya terpadu) yang kita ketahui salah satu transportasi primadona ibukota ini membutuhkan listrik untuk menjalankannya, begitu KRL dan lagi banyak usaha-usaha yang memang membutuhkan listrik sebagai kebutuhan primer, terlebih lagi jalan tol terpaksa menggunakan uang tunai karena e-toll mati.

Minta Maaf

PLN langsung menyelenggarakan konferensi pers yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN Sripeni Intan Cahyani meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang terjadi. Warga pun mulai mencari asumsi yang menguatkan bahwa pemadaman listrik ada faktor politis dan tindakan sabotase tapihal itu karena kesalahan yang terjadi diakibatkan kesalahan teknis.

Apa sebab masyarakat berfikir sampai seburuk itu?

Masyarakat mencari kebenaran dengan asumsi dan menerka sampai unsur politis dan sabotase ikut terlibat dalam pemadaman listrik, kenyataan yang baru bahwa Mantan Direktur Utama PT.PLN Sofyan Basir sebagai Terdakwa dalam  kasus korupsi terkait proyek PLTU Riau dengan melibatkan orang politis. Kekecewaan itulah yang menyebabkan masyarakat berfikir bahwa unsur politis merupakan penyebab pemadaman listrik dan sabotase  bisa terjadi diakibatkan bahwa kesalahan teknis merupakan suatu wacana belaka yang merupakan kesengajaan agar akses Masyarakat pun menjadi terhambat.

Pemeliharaan seharusnya dengan biaya yang tinggi sesuai dengan  kinerja yang dibuat Akan tetapi transmisi pun tidak terurus dan cepat rusak, dan dengan mudahnya mengatakan maaf kepada publik, PLN yang termasuk Perusahaaan BUMN ini kurang peduli terhadap pengawasan dan peningkatan mutu transmisi yang berakibat aliran listrik gagal disalurkan. PLN juga perusahaan BUMN terkorup yang menjadi salah satu sumber munculnya tikus-tikus kabel yang ingin duit tapi programnya tidak jelas sampai terbukti mesin transmisi saja tidak terurus dengan baik.

Mesin-mesin banyak terbengkelai tetapi warga rajin membayar iuran setiap bulannya tetapi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja PLN sungguh diragukan.

Beban PLN

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang Izin usaha penyediaan tenaga listrik berkewajiban:

    1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
    2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; ketiga memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
    3. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Dalam sarana penunjang PLN berkewajiban memberikan ganti rugi sebagai pengganti dari kerugian konsumen sesuai dengan kerugiannya masing-masing sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

  1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima.
(Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 Tentang Standar Mutu) :
“PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mututenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator salah satunya lama gangguan.”

Tantangan PLN

Menanggapi hal ini tantangan PLN sangat berat bahkan dikatakan berdampak cukup panjang. PLN sebagai Perusahaan Milik Negara sekaligus agen pembangun bangsa seharusnya bekerja dengan produktif agar tercipta efisiensi yang memuaskan dan lagi permasalahan Direktur PLN harus mempunyai landasan yang kuat dan mempunyai itikad baik, tidak cacat hukum dan mempunyai trialrecord yang baik agar PLN bisa terbebas dari tikus-tikus kabel yang suka memperburuk nama PLN dan juga menjadi jelek reputasi sebagai penjabat publik.

 

Sumber:

  • Surat Kabar Harian Tribun Lampung 5 Agustus 2019
  • Surat Kabar Harian Kompas 5 Agustus 2019
  • Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • Peraturan Menteri ESDM 27 tahun 2017 tentang Standar Mutu

Profil Penulis :

Yoel Hatigoran G.S. merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lampung, dan saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH.

Tinggalkan Balasan