SISTEM PPDB KEMENDIKBUD RI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

0
132

Oleh : Muhammad Habibi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini telah merivisi aturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dari tingkatan Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menegah Atas/Sekolah Menegah Kejuruan melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara PPDB. Dalam pelaksanaannya setahun belakangan, banyak polemik yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya aturan tersebut, dengan dalih memperbaiki sistem pendidikan dan kualitas sekolah justru sistem tersebut banyak mendatangkan permaslahan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia setelah aturan tersebut direvisi. Seperti kuota penerimaan PPBD yang dinilai memaksa anak/calon peserta tidak memilih sekolah yang diinginkan, kondisi jumlah masyarakat dalam satu kecamatan yang tidak merata, hingga kaitannya dengan kesiapan infrastuktur dan pendaftaran online secara matang.

Tentulah hal ini menjadi perhatian yang serius dikarenakan pelajar atau PPDB adalah generasi penerus bangsa serta harus dimaknai bersama bahwa pendidikan adalah salah satu cara negara mencipatakan SDM yang berintegritas kelak dikemudian hari. Seperti diketahui, bahwa Hak Atas Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan tugas negara adalah memfasilitasi jaminan hak tersebut dapat terlaksana dengan baik. Jaminan hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pasal 28C Ayat (1) UD NRI 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 

 

Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” 

 

Begitupun jaminan Hak atas pendidikan yang diatur secara Universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa :

Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Bagi pendidikan tingkat dasar, harus dibebaskan dari biaya pendidikan. Bagi pendidikan profesional dan teknis, harus tersedia dan dapat ditempuh oleh setiap orang tanpa terkecuali. Disamping itu, pendidikan harus secara langsung dapat membantu pengembangan diri, niemperkuat martabat, dan menjadi dasar fundamental kebebasan seseorang. Pendidikan juga harus dapat menjadi sarana peniahaman, toleransi, dan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa, dan membantu kegiatan PBB dalam pemeliharaan perdaniaian dunia”

Penerapan jaminan Hak atas pendidikan memang tidak serta merta diterapkan tanpa adanya regulasi sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia lainnya di Indonesia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (5) serta Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi pengaturan mengenai pendidikan terlebih mengenai aturan teknis harus benar-benar menjamin perlindungan Hak atas pendidikan dan aturan teknis tersebut benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Frasa “Memilih Pendidikan dan Pengajaran” dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945 sangat menjamin bahwa setiap orang berhak memilih pendidikan yang layak baginya. Dengan adanya penerapan aturan tata cara PPDB yang terkesan “memaksakan setiap orang untuk tidak memilih dimana ia akan menempuh pendidikan” justru berpotensi melanggar jaminan Hak atas Pendidikan yang ada di Indonesia.

Peran serta masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di Indonesia sangat dibututhkan dan difasilitasi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Memang, dalam perbaikan sistem apapun yang dilakukan pemerintah pastinya menimbulkan masalah Pro dan Kontra dalam masyarakat, untuk mengatasi permasalahan tersebut penerapan aturan hadir sebagai solusi. Pemberlakuan aturan dalam perubahan sistem yang dilakukan pemerintah haruslah kita maknai sebagai langkah nyata dalam melakukan perubahan kea rah yang lebih baik dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa, tetapi harus dengan berbagai catatan seperti bagaimanakah aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat, apakah masyarakat membutuhkan aturan tersebut, bagaimana solusi jika aturan yang diberlakukan justru menimbulkan konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penerapan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara PPDB tentunya harus direvisi kembali, revisi yang dilakukan tidak hanya mengenai kategori penerimaan (Zonasi, Prestasi, Perpeindahan Pekerjaaan/Tugas Wali Siswa) tetapi lebih kepada bagaimana sekolah meningkatkan sistem penerimaan PPDB seperti jumlah Panitia SDM PPDB yang cukup, Penerimaan Online yang terencana, serta Fasilitas PPDB dalam menampung kuota calon PPDB yang mendaftar.

Lebih luas lagi, tidak hanya mengenai Tata Cara PPDB saja yang harus diperhatikan pemerintah, tetapi lebih kepada hal-hal lainnya seperti Kurikulum Pendidikan dari tingkatan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menegah Atas, Sumber Daya Pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia, tata cara proses pembelajaran, perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat, tenaga pengajar yang berkompeten, serta evaluasi terhadap perkembangan-perkembangan kondisi peserta didik. Pemerintah juga harus memperhatikan factor-faktor lain seperti bagaimana jaminan terhadap tenaga pengajar Honorer yang selama ini belum ada penyelesaian konkrit dari negara, sebab tenaga pengajar adalah orang tua kedua bagi peserta didik, jika jaminan hak-hak tenaga pengajar tidak diperhatikan serius oleh pemerintah maka permasalahan-permasalahan semakin bermunculan. Aspek lain yaitu pemanfaatan teknologi (gadget) bagi peserta didik, hal ini penting karena pemanfaatan teknologi tersebut justru banyak disalahgunakan bagi peserta didik, serta yang tak kalah penting adalah bagaimana peningkatan moral peserta didik kea rah yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan peserta didik yang kurang bermoral dalam kehidupan sehari-harinya serta banyaknya peserta didik yang menjadi pelaku criminal harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi dengan baik. Dengan kata lain, persoalan pendidikan harus terus diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah sebab Melalui Pendidikan, Manusia Akan Berkulitas.

 

Referensi :

  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara PPDB
  • https://www.suara.com/news/2019/06/19/185955/sistem-zonasi-ppdb-2019-bermasalah-kpai-buka-posko-pengaduan

 

Profil Penulis :

Foto diambil dari instagram hkpsindonesia

Muhammad Habibi merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila angkatan 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F PSBH periode tahun 2018 dan masih menjabat sebagai President dari HKPSI (Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia)

Tinggalkan Balasan