Apakah Kredibilitas Hakim Dapat dipertahankan?

1
237

Oleh : Yoel Hatigoran G.S.

Lagi-lagi, dunia peradilan di rusak oleh hakim yang sebagai penegak keadilan harus terjerat kasus hukum akibat dari keserahkan dalam bertindak diperadilan yang bersih dan berkeadilan yang sudah diatur didalam :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” (Pasal 1 ayat 1)

Baru-baru ini dikejutkan bobroknya hakim sebagai wakil tuhan dalam memutus suatu perkara. Dua hakim dan seorang panitera diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi jakarta terkait kasus suap perkara perdata pembatalan akusisi CV Citra Lampia Mandiri oleh PT. Asia Pacific Minix Resources. Dua hakim ini adalah Iswahyu Widodo dan Irwan. Sedangkan Panitera yang bernama Muhammad Ramadhan. Mereka menerima suap dari pengacara Martin P Silitonga dari CV Citra Lampia Mandiri. (dikutip dari: Majalah Keadilan Indonesia edisi 46)

Di dalam pasal itu terdapat mewujudkan suatu keadilan yang berarti kekuasaaan hakim bukanlah jabatan main-main, melainkan sebuah panggilan tugas yang dimana berdasarkan sila-sila Pancasila yang ada dan sesuai dengan kode etik hakim yang berlaku.
Apabila itu terjadi mengapa masyarakat masih menanyakan tentang Bagaimana kinerja penindakan hakim di negara indonesia yang tertera di Undang-Undang.

Masyarakat sudah mulai ragu dengan salah satu penegak hukum ini. Banyak yang mengatakan hakim itu juga manusia yang berdosa, dan lagi dia disumpah untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di peradilan tetapi faktanya bahwa karena faktor politik dan lain-lain menjadikan hakim semakin gelap mata dalam menegakkan keadilan kepada rakyat. Yang menjadi soal adalah mengapa seorang wakil tuhan ini bisa jatuh hanya dikarenakan tekanan dari pihak lain yang ingin bebas dari jeratan hukum.

Memang kalau kita berbicara tentang hakim bagaikan menegakkan benang basah seperti yang kita ketahui melalui media massa, hakim sekarang ini kurang memperankan sosok yang mencirikan seperti layaknya hakim pada umumnya
Apa yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran kita bahwa hakim juga bisa melakukan hal yang memang membuat kita tidak menyangka hakim yang kita tahu bahwa yang paling dihormati menjadi sesuatu yang rancu yang dipandang masyarakat yang mulai masyarakat berfikir negatif dan kurang percaya dengan sosok wakil Tuhan ini.

Menurut Prof. Dr. Ismail Suny S.H, MCL, ”Bahwa dunia hakim kita ternyata tidak imun terhadap penyelewangan-penyelewangan dan korupsi, karena itu ada yang menyebut KUHP sebagai kasih uang habis perkara dan semuanya could be negotiated in indonesia. Tidak dapat dingikari, masyrakat kita sebenarnya sudah terlampau jenuh dengan kekecewaan-kekecewaan dalam soal penegakan hukum di negara kita ini, lantaran oknum-oknum penegak hukum yang kurang jujur dan munafik”. masyarakat banyak yang menilai hakim lantaran bukan sebagai penegak keadilan malah penegak keuangan.

Sementara Menurut Soerjono Soekanto S.H.,M.A. dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa “ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksudkan dengan penegak hukum bukan hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance”.

Menurut hemat saya adalah bahwa suatu mandat yang diberikan para penegak hukum adalah suatu kehormatan pada dirinya dan menjaga martabat itu supaya tidak tercela yang disebabkan oleh hal yang lain yang sekaligus pemelihara perdamaian,

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan golongan panutan masyarakat, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus mampu menjalankan dan mampu membawakan peranan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.
Kita semua harus sadar, rontoknya wibawa penegakan hukum dalam arti luas, baik mitra yudikatif, eksekutif, dan legislatif dampaknya sudah kita rasakan daya rusaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat hukum tidak lagi punya objektivitas, sendi-sendi keadilan hukum tidak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kita sebagai masyarakat dan Komisi Yudisial sebagai inti dari pengawasan kehakiman haruslah meningkatkan fungsi pengawasan baik lingkup internal maupun eksternal, haruslah bersama-sama menjaga hakim agar hakim menjauh dari kata tercela dalam menjiwai sosok hakim yang benar dengan cara memperketat seleksi hakim secara selektif dan mempunyai track record yang baik agar dunia peradilan tetap terjaga eksistensi dan hakim dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai aparat penegak hukum. Memang hakim bisa salah akan tetapi hakim mempunyai jiwa yang bersih dan sehat yang mau membawa keadilan ke dalam masyarakat dan rasa loyaliatas terhadap kemanusiaan dan mau ikut serta dalam pengembangan hukum yang dewasa ini menjadi problematika yang rumit akibat hukum yang dimainkan.

Adanya adagium yang berbunyi :

“Fiat justitia ruat caelum”

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

Percuma adagium ini dibuat jika kita sebagai masyarakat juga tidak menegakkan keadilan yang beperadaban. Sama-sama kita bantu aparat penegak hukum khususnya terhadap hakim sebagi suatu tonggak yang berkekuatan hukum tetap.

 

Sumber:

  1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A
  2. Masalah tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung Riduan Syahrani S.H.
  3. Majalah Keadilan Edisi 46

Profil Penulis :

Yoel Hatigoran G.S. merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lampung, dan saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan