MENGKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU DAN PERLUASAN KEWENANGAN MK (Menguji Sengketa Hasil Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Perlukah?)

0
255

Sekali lagi, Pemilihan Umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung berakhir dengan kericuhan pasca pengumuman rekapitulasi hasil pemilu pada 21 Mei 2019 lalu. Demonstran dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan ke Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Mereka berdatangan karena menganggap hasil pemilu kali ini tidak adil disertai kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif.

Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bawaslu? apakah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum ini tidak bekerja dengan maksimal? atau justru kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu tidak memberikan dampak yang signifikan atas tuduhan-tuduhan negatif sebagian tokoh publik dan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum?

Saat ini, pihak Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Salahudin Uno telah mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Isi dari permohonan tersebut menitikberatkan advokasi struktural kepada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dalam menguji sengketa hasil pemilihan umum tidak hanya menguji hasil, tetapi menguji pula pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilu sebagai akibat hukum dari adanya sengketa hasil pemilihan umum. Hal ini tentu saja berdasar, sebab Bawaslu menolak laporan kecurangan Pemilu 2019 dalam putusan pendahuluan atas nama pemohon Joko Santoso tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu tersruktur, sistematis, dan masif.

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan Bawaslu terbatas hanya kepada pengawasan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu saja dan tidak ada pengaturan akibat hukum apa yang terjadi dengan adanya putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu, seperti membatalkan proses pemilu yang diduga adanya kecurangan TSM dan memutuskan melakukan pemilihan ulang (Lihat ketentuan Buku Keempat UU Pemilu tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu). Dapat dikatakan bahwa kewenangan Bawaslu masih terbatas pada hal-hal administratif sehingga peranan lembaga Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu harus terus dikaji oleh para akademisi dan praktisi, sebab dengan adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh salah satu paslon dalam pemilu ini menitikberatkan kepada lemahnya peran Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemilu yang ada dan meminta Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dalam menguji sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tersebut.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II berdendapat, “Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilihan umum ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Siapa saja yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana, diancam dengan pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana pula menurut ketentuan yang berlaku dibidang peradilan pidana”. ia juga masih memandang bahwa sengketa hasil pemilihan umum merupakan suatu permasalahan yang terpisah dari bagian-bagian proses pemilihan umum secara keseluruhan.

Sementara menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang diajukan oleh Paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan keterangan ahli yaitu “Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ahli yang pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan dan anggapan pemohon. Kalau hanya itu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh rekan saya, Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya, MK telah menciptakan Yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, massif atau tidak. Pada hemat saya, setelah lebih dari satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk Undang-Undang untuk melangkah kea rah yang lebih subtansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah subtansial dalam pemilu itu sesunguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar”.

Ilustrasi dari GUDRIL LOGO

“Kedepan, perlu adanya kembali revisi mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan baiknya memisahkan pengaturan kewenangan Bawaslu dari UU Pemilu”

Artinya, Bawaslu membutuhkan suatu pengaturan sendiri mengenai Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diatur oleh UU tersendiri seperti halnya Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga pengawas dalam peranan kekuasaan Yudikatif atau alternatif lainnya yaitu melakukan revisi kembali terhadap UU Mahkamah Konstitusi terutama terhadap pengaturan kewenangan menguji sengketa hasil pemilihan umum agar kedepan Pemilihan Umum yang berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat terwujud dengan adanya seluruh rangkaian proses pemilu hingga meminimalisir permasalahan-permasalahan pemilu yang terjadi dengan adanya fungsi lembaga pengawas yang independen, mandiri, objektif, tepat sasaran, dan konstitusional.

SUMBER :

  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H
  • Putusan Mahkmah Kontitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Profil Penulis :

Foto diambil dari instagram hkpsindonesia

Muhammad Habibi merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila angkatan 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F PSBH periode tahun 2018 dan sebagai President dari HKPSI (Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia). Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Puskamsikham (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia)

Tinggalkan Balasan