(UU Metrologi Legal) : Pelindung Hak Konsumen Pasar Tradisional

0
286

Oleh : Masnia Hakim
Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH UNILA 2019/2020

UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL SEBAGAI SALAH SATU REGULASI PELINDUNG HAK KONSUMEN PADA PASAR TRADISIONAL

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana terjadi transaksi jual beli yang didalamnya terdapat proses tawar menawar harga barang sebelum mencapai kesepakatan harga diantara kedua belah pihak. Namun, tak sedikit konsumen pasar tradisional merasa bahwa nominal berat barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Dalam artian, terdapat sindikat permainan oleh pedagang terhadap alat timbang yang merugikan konsumen. Di pasar tradisional sering kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang berkenaan dengan hal tersebut. Berbagai modus kecurangan alat ukur yang dalam hal ini adalah timbangan masih banyak ditemukan di pasar pasar tradisional Indonesia.

Dengan dilatar belakangi hal tersebut maka pemerintah pada tanggal 1 April 1981 mengundangkan Undang Undang Nomor 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal.

Sumber gambar dari Dinas Perdagangan Kota Mataram

Apa sih metrologi legal itu? Dan apa tujuan serta fungsi Undang Undang ini?

Metrologi Legal adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, yang mengelola satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal menjamin kebenaran, ketertiban, serta kepastian pengukuran ( alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya )

Untuk menjamin hal tersebut, undang-undang ini mengharuskan dilakukannya tera ataupun tera ulang terhadap pengguna alat ukur takar timbang,  untuk memastikan ketepatan ukuran pada alat ukur yang digunakan.

Lalu undang-undang ini sebenarnya lebih ke arah regulasi perdata atau pidana sih ?

Sebenarnya keduanya saling berkaitan, Jika di kaji dari kacamata konsumennya sendiri, terdapat Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni guna melindungi hak hak konsumen mengenai kebenaran ketepatan, dan kepastian alat ukur dari kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha. Namun, jika kita mengkajinya dari sisi pelaku usaha, terdapat satu bab pada undang-undang ini yakni  BAB VIII  tentang Ketentuan Pidana, bagi pelaku usaha atau siapa saja yang tidak mematuhi aturan pada regulasi ini.

Jadi jika terjadi suatu kasus yang gambarannya seperti yang telah dipaparkan pada bagian awal tulisan ini, pedagang pasar tradisional yang melakukan pada alat timbangnya untuk mengelabui konsumen demi mendapatkan laba yang lebih besar. Maka ia dapat dikenakan dua Undang Undang sekaligus yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c, dan regulasi berkenaan dengan pidana yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal Pasal 30 yang mana ketentuan pemidanaanya terdapat pada Pasal 32 ayat (2) yakni dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu, walaupun peristiwa tersebut sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari namun belum banyak yang mengetahui bahwa hal tersebut sudah diatur sejak dulu. So, bagi para pengusaha lebih baik untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal dan jujur, dan bagi para konsumen, mulai sekarang lebih berhati-hati lagi dan cermat dalam melakukan transaksi.

Profil Penulis :

Masnia Hakim merupakan mahasiswa Fakulltas Hukum UNILA angkatan 2016 jurusan Hukum Pidana dan merupakan Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH UNILA 2019/2020

Tinggalkan Balasan