Tim Asistensi Hukum (MENKOPOLHUKAM) Membatasi Kebebasan Berpendapat?

0
198

Oleh : Sheila Adelia
Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH Unila 2019/2020

Assalamualaikum! Bagaimana puasa hari ini? Semoga selalu diberi kelancaran bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Kali ini Tim kajian akan membahas mengenai pembentukan Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam. Apa saja pembahasannya, let’s check it out!

Baru-baru ini masyarakat Indonesia tengah marak membahas adanya Tim Asistensi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tim ini resmi dibentuk setelah ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Surat Keputusan ini berisikan susunan anggota dan tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Surat Keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto pada tanggal 8 Mei 2019.

Latar belakang pembentukan tim ini ialah untuk mengevaluasi dan mengkaji aksi-aksi yang tengah terjadi di masyarakat yang sekiranya dapat meresahkan dam mengganggu ketertiban negara pasca pemilu. Tim ini terdiri dari para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.

Ilustrasi dari ARTIKULA.ID

Menurut SK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam setidaknya terdapat 3 (tiga) tugas inti dari Tim Asistensi Hukum ini yaitu :

Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan. Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.

Beberapa aturan yang menjadi dasar pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, yaitu UU Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu; Peraturan Presiden Nomor 43/2015 tentang Kemenkopolhukam; dan Peraturan Menkopolhukam Nomor 4/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkopolhukam.

Tapi, bagaimanakah pandangan Tim Asistensi Hukum bagi publik?

Meskipun keberadaan tim ini bersifat sementara, yakni akan berakhir pada 31 Oktober 2019, bersamaan dengan waktu berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, nyatanya pembentukan Tim Asistensi ini memperoleh beragam kritik dari masyarakat. Mulai dari kalangan akademisi, pengamat politik, instansi non pemerintah, bahkan mahasiswa sekalipun mengkritik pembentukan tim tersebut. Keputusan pembentukan tim tersebut memberi kesan seolah pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang diktator dan membatasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya.

Sumber gambar dari Nasional Kompas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) inkonstitusional, dan meminta tim tersebut dibubarkan. Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan menyatakan tidak ada urgensi objektif yang mendasari pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Sementara, kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 dan 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945. (Dikutip dari : www.kiblat.net)

Keberadaan Tim Asistensi Menkopolhukam yang berisikan pakar-pakar hukum, praktisi hukum, para akademisi, bahkan didalamnya juga terdapat Kepala Polri, Jaksa Agung, dan beranggotakan direktur di Badan Reserse Kriminal Polri menjadikan setiap kasus yang dibahas dalam tim ini akan ditindak lanjuti oleh kepolisian. Hal inilah yang membuat Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM berpendapat bahwa karakter tugas tim ini adalah intervensi penegakan hukum. Penegakan hukum yang diseret ke ranah politik. (dikutip dari : Kompas.com)

Pemerintah seharusnya tidak serta merta mengabaikan pendapat rakyat. Terlebih lagi kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat Indonesia pastinya menginginkan pemerintahan di negaranya menjadi lebih baik. Oleh karena pendapat tiap-tiap orang berbeda maka sudah sepatutnya pemerintah juga memperhatikan pendapat rakyatnya.

Pembentukan Tim yang penuh kontroversi ini juga sepatutnya dievaluasi kembali oleh pemerintah terutama Menkopolhukam selaku pembentuk tim ini. Perlu diperhatikan urgensi pembentukan tim ini dan apabila pembentukannya memang sangat dibutuhkan maka akan…

“…lebih baik jika Menkopolhukam memberi pendapat dan pengetahuan yang tepat kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menganggap pembentukan tim ini sia-sia dan merasa bahwa hak kebebasan berpendapatnya dibatasi”

Sumber dan Referensi :

  1. Pasal 28, dan pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
  2. UU Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  4. UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu
  5. Peraturan Presiden Nomor 43/2015 tentang Kemenkopolhukam
  6. Peraturan Menkopolhukam Nomor 4/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkopolhukam
  7. Surat Keputusan Menko Polhukam  Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
  8. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190510160810-12-393789/sah-tim-asistensi-hukum-wiranto-bekerja-hingga-31-oktober
  9. https://nasional.kompas.com/read/2019/05/10/15190071/komnas-ham-pemerintah-intervensi-hukum-lewat-tim-asistensi-menko-polhukam
  10. https://www.kiblat.net/2019/05/10/komnas-ham-tim-asistensi-hukum-inkonstitusional-bubarkan-saja/

Profil Penulis :

Sheila Adelia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Unila angkatan 2016 jurusan Hukum Administrasi Negara dan merupakan salah satu anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH Unila 2019/2020

Tinggalkan Balasan