Penjelasan Makar dan Pengaturannya

0
215

Oleh : Kahlani Indah Cahyani dan Rosa Linda
Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH 2019/2020

Baru-baru ini telah terjadi kasus tentang makar, hal ini menyebabkan telah cidera pada pilar-pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum. Istilah makar begitu menggema jelang Aksi Bela Islam 3, akhir Desember lalu. Kasus yang akhir-akhir ini juga menjadi viral mengenai hasutan yang disampaikan oleh seorang yang ingin menghasut masyarakat untuk menjadi people power menyikapi hasil Pilpres 2019, masyarakat diramaikan dengan seseorang yang menyebutkan bahwa akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo ditengah kerumunan demontrasi. Hal tersebut kemudian menjadi kasus yang sangat memberikan efek besar kepada pemerintah, pengamat politik dan masyarakat.

menurut KBBI: makar1/ma·kar/ n 1 akal busuk; tipu muslihat: segala — nya itu sudah diketahui lawannya; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya: karena — menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah: ia dituduh melakukan –

Penggunaan kata makar, sering menimbulkan salah arti. Hal ini dikarenakan makar dari makar yang cenderung mempunyai arti yang membahayakan masyarakat karena merupakan pengkhianatan terhadap negara. Namun, apabila melihat dari historis kata makar sendiri yang berasal dari bahasa belanda, aanslag (serangan). Menurut penulis, makna serangan ini lebih pasti dalam pengertian dan pembuktian bentuk dari serangan tersebut.

Ilustrasi diambil dari ICJR

Bahkan ICJR (Institue of Criminal Justice Reform) pernah mengajukan Pengujian UU KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pengujian ini, ICJR meminta agar MK mau mempertegas istilah yang dipakai untuk makar kembali ke kata aslinya yaitu “aanslag” atau dalam terjemahan ke bahasa Indonesia artinya “serangan”.

Namun MK menilai sebaliknya. Menurut MK, definisi makar di KUHP sudah tepat dan sesuai dengan UUD 1945. “Sebab apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan “serangan” dan telah nyata timbul korban,” demikian bunyi putusan MK (detik.com, Rabu (8/5/2019).

Lalu dimanakah kita dapat menemukan peraturan mengenai makar?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yakni :
Pasal 87
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53. 

Pasal 104
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun 

Pasal 139a
Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 139b
Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 140
(1) Makar terhadap jiwa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala lain dari negara yang bersahabat, dihukum penjara selama – lamanya lima belas tahun.

(2) Jika makar terhadap jiwa itu menyebabkan mati atau dilakukan dengan niat terlebih dahulu, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.
(3) Jika makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu itu dilakukan dan menyebabkan mati, dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.

Menurut penulis, tidak sembarang orang dapat dikatakan melakukan makar. Dalam pasal diatas, terdapat 2 unsur yaitu : (i) Makar (ii) dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. Melihat dari Pasal 87 KUHP telah menyebutkan bahwa sesuatu dikatakan ada makar apabila niat tersebut telah dilakukan suatu permulaan pelaksanaannya.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara no 7/PUU-XV/2017 yang pada halaman 144-145 telah menyebutkan bahwa permulaan pelaksanaan dalam Pasal 87 KUHP, harus sesuai ketentuan Pasal 53 KUHP yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.”

Sehingga menurut penulis, seseorang tidak dapat dikatakan makar apabila hanya terdapat niat tanpa melakukan suatu usaha. Dalam membuktikan seseorang melakukan delik makar, maka unsur-unsur yang ada harus terpenuhi oleh orang tersebut. Penulis menegaskan kembali bahwa :

“Kunci dari seseorang dapat dikatakan makar adalah apabila terdapat suatu usaha dalam melakukan permulaan pelaksanaan makar tersebut”

Maka perlu ditinjau kembali mengenai apakah seseorang telah melakukan permulaan pelaksanaan dalam usaha makar tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan menyebut seseorang telah melakukan perbuatan makar, melihat arti dari makar dan pembuktian terhadap makar tersebut. Penting mengetahui mengenai arti dari suatu kata agar tidak menimbulkan salah arti. And then, semoga artikel ini membantu untuk mengenai makna dari makar. Terima kasih…

Referensi:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 7/PUU-XV/2017, halaman 144-145
  2. https://icjr.or.id/icjr-penerapan-pasal-makar-harus-hati-hati/
  3. http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/10/Mengembalikan-Makna-Makar.pdf

Profil Penulis :

Oleh : Kahlani Indah Cahyani dan Rosa Linda
Anggota Bidang Kajian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila periode tahun 2019/2020

Tinggalkan Balasan