INDEPENDENSI HAKIM DALAM PRAPERADILAN

2
272

Oleh : Mutia Kartika Putri dan Aufa Naufa Rishanda

Dalam suatu proses pidana, Pihak yang terlibat baik sebagai tersangka, saksi korban maupun dapat mengajukan keberatan apabila menganggap ada tindakan penyidik/penuntut umum yang dianggap tidak sesuai dari aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan upaya Praperadilan, dimana Praperadilan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum serta Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Bahasan mengenai mekanisme praperadilan diatur dalam KUHAP. Praperadilan sendiri merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang (Pasal 77-83 KUHAP):

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penuntut umum atau penyidik terhadap tersangka, agar tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Mengenai kewenangan praperadilan hanya bersifat ‘Post Factum’ dimana semua kewenangan praperadilan timbul setelah upaya paksa terjadi, karena setelah adanya penetapan penyidik untuk menahan atau melakukan upaya paksa.

Sampai saat ini Pra Peradilan diatur dalam KUHAP yang kemudian diperluas oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Mengingat Pra Peradilan telah diperluas kewenangannya termasuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka sudah saatnya Pra Peradilan diatur dalam UUD 1945 menjadi lembaga yudikatif setingkat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena kewenangan yang menjadi bagian dalam pemeriksaan Pra Peradilan berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945). Mengacu Putusan MK diatas, dapat ditafsirkan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek hukum dalam permohonan Pra Peradilan sehingga memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pada praktiknya, praperadilan hanya menguji syarat-syarat penahanan yang bersifat formal administratif. Sebab hakim akan lebih banyak memerhatikan terkait dipenuhi tidaknya surat perintah penangkapan, atau ada tidaknya surat perintah penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya.

Dalam praperadilan sikap hakim dalam menggunakan kewenangannya cenderung pasif, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim praperadilan hanya dipergunakan apabila ada permohonan. Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Prinsip independensi Hakim merupakan prinsip universal dan tanggung jawab mutlak berada pada Hakim pemutus perkara tersebut. Ketua Pengadilan melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika hakim. Setiap Hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh Mahkamah Agung, tetapi apabila terjadi  adanya  pelanggaran etika, maka Hakim yang bersangkutan akan diperiksa terkait dengan indikasi pelanggarannya.

Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan praperadilan juga sering terjadi. Perkara yang diajukan dalam praperadilan banyak yang mempunyai dasar permohonan dan jenis perkara yang sama. Namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Keadaan seperti ini disebabkan hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan permohonan praperadilan mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus praperadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan bias menilai azas praduga tak bersalah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Hakim) sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dapat di percaya oleh masyarakat.

 

Profil Penulis : Mutia Kartika Putri dan Aufa Naufa RishandaAnggota Bidang Kajian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila periode tahun 2019/2020

2 KOMENTAR

  1. PSBH tiap minggu ada kajian rutin kan? kalau bisa setelah diskusi juga ada resume yg dibuat tulisan seperti ini.. Semangat..

    • kajian diadakan selama 2 minggu sekali bang, dan artikel opini yang dimasukan ke website ini berasal dari bidang kajian, anggota dan alumni psbh. jadi jikalau alumni mau memberikan opini dalam sebuah artike nanti kami bisa post di website PSBH 😉

Tinggalkan Balasan