Pentingnya membuat Perjanjian Kawin!

2
209

Oleh : Binsar Panjaitan (Pengurus Bidang Mooting UKM-F PSBH periode 2019)

Perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan seorang pria dan wanita. Sebab pada umumnya secara tidak langsung masing-masing agama  mewajibakan seseorang tersebut untuk melakukan perkawinan baik itu di agama Islam, Kristen, ataupun agama lainnya yang diakui oleh pemerintah republik Indonesia. Namun tidak semua perkawinan yang telah dibangun itu selalu berjalan dengan lancar dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan  dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1997 tentang perkawinan yang berbunyi “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akhirnya keputusan untuk melakukan perceraian pun menjadi jalan terakhir yang di tempuh oleh tiap-tiap pasangan suami istri yang tidak mampu mencapai esensi dari tujuan perkawinan tersebut.

Berdasarkan data yang ada tiga tahun terakhir (2015-2017) perkara putusan perkawinan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mengalami peningkatan baik cerai  talak (gugatan yang diajukan oleh si suami) atau cerai gugat (gugatan yang diajukan oleh pihak si istri). Namun yang dikaji dalam hal ini adalah akibat hukum yang muncul atas putusnya perkawinan, pada umumnya permasalahan yang muncul adalah tentang pembagian harta gono-gini oleh pasangan suami istri.

Harta benda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibagi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Menurut pasal 35 ayat (1) harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, artinya harta atau kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan baik suami dan istri merupakan milik bersama yang penguasaanya dimiliki oleh pihak suami dan istri secara bersama-sama. Sedangakan harta bawaan sesuai dengan pasal 35 ayat (2) adalah harta masing- masing pihak suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan baik itu hadiah atau warisan yang dimana penguasaan hukumnya dipegang masing-masing oleh suami dan istri.

Ilustrasi : KantorPengacara.co

Kadangkala yang sering dipermasalahkan setelah putusnya perkawinan adalah harta bersama sebab harta bersama ini rentan akan terjadinya polemik dikarenakan penguasaan harta kekayaan yang bersifat bersama. Tetapi semakin baiknya sistem hukum di Indonesia permasalahan harta gono-gini setelah perceraian tidaklah menjadi rumit. Karena pasangan suami istri di zaman sekarang telah diberi alat oleh negara secara tidak langsung melalui Undang-Undang untuk mencegah hal tersebut dengan pembuatan Perjanjian perkawinan.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak diberi defenisi secara harfiah namun apabila ditinjau dalam burgerlijk wetbook dapat dilihat apa yang dimaksud perjanjian perkawinan terutama dalama pasal 119 jo 139. Sedangkan apabila dilihat dalam buku III BW perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan diri terhadap orang lain (Pasal 1313 KUHPerdata) artinya dapat kita tarik bahwa defenisi perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh suami istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang apa yang diperjanjikan.

Dalam pasal 29 UU Perkawinan, unsur-unsur suatu perjanjian perkawinan adalah

  1. Haruslah dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,
  2. Harus diibuat sebelum atau sewaktu perkawinan
  3. Harus didaftarkan dipegawai pencatatan perkawinan (dukcapil)
  4. Dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut para pihak suami istri diberikan kebebasan yang seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 3 UU Perkawinan). Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 tahun 2015 mengenai pasal 29 UU No. 1 tahun 1997 tentang UU Perkawinan, perjanjian perkawinan menjadi bersifat umum yang intinya perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai dengan perjanjian yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement). Bukan hanya itu sahnya suatu perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan bahwa perjanjian dapat disahkan oleh notaris. Sedangkan mengenai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri diatur dalam Surat Edaran Kemenag No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 mengenai perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Artinya dengan adanya perjanjian perkawinan kita dapat mengurangi permasalahan mengenai harta gono-gini yang muncul akibat perceraian, sebab melalaui perjanjian perkawinan suami istri dapat mengatur hak dan kewajiban hukum mengenai objek harta kekayaan. Berdasarkan pengalaman Notaris Bertha Herawati, ia pernah menyatakan :

“Perjanjian Perkawinan biasanya di buat oleh golongan Tionghoa sedangkan untuk golongan pribumi masih sedikit”

Pada umumnya penyebab malasnya masyarakat pribumi melakukan perjanjian kawin antara lain adalah :

  1. Rumitnya pencatatan dan pengesahan perjanjian kawin
    Sebelum adanya putusan MK pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan sangatlah mudah karena cukup disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun setelah pasca putusan MK tersebut lebih mempersulit dalam hal pengesahannya sebab harus ada pendaftaran akta perjanjian kawin kepada KUA (untuk yang beragama Islam) atau Dukcapil (untuk yang selain Islam) oleh karena itu kebanyakan masyarakat malas untuk membuat perjanjian kawin tersebut.
  2. Belum menjadi suatu kebiasaan
    Menurut  pendapat Prof Zudan Arif Fakhrulloh, Di Indonesia perjanjian kawin belum menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat adat masing-masing. Sebab pada dasarnya cukup ada etikat baik saja antara suami istri untuk menaati hak dan kewajiban mereka yang timbul setelah adanya ikatan perkawinan dan ajanya ajaran agama yang mengharamkan perceraian sehingga tidak perlu dibuat perjanjian kawin namun pada kenyataanya sekarang hal tersebut tidaklah lagi berlaku.

Menurut Mahkamah Konstitusi tujuan adanya perjanjian perkawinan adalah memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur dan jika suatu saat mereka bercerai harta dari masing-masing pihak terlindungi sehingga tidak ada perebutan harta kekayaan gono-gini. Namun yang menjadi permasalahan adalah minimnya pembuatan atau pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Dukcapil atau KUA (kantor urusan agama/untuk beragama Islam) sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak suami istri hal ini disebabkan lantaran perjanjian perkawinan belum menjadi kebiasaan umum di masyarakat Indonesia terutama masyarakat khususnya dikalangan pribumi.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masih kurangnya kesadaran para masayarakat Indonesia terhadap pentingnya pembuatan suatu perjanjian perkawinan oleh pihak suami istri demi mencegah atau mengurangi permasalahan yang timbul di kemudian hari terutama saat adanya perceraian. Sebab pada dasarnya suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan asas pacta sunservanda dalam perjanjian yang artinya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak tanpa terkecuali. Sehinga pentingnya peran akademisi dan praktisi hukum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya suatu perjanjian perkawinan.

Sumber:

  1. hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi- penyebabnya/
  2. https://news.detik.com/berita/d-3331908/mk-izinkan-pasutri-bikin-perjanjian-kawin-ini-tujuannya
  3. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin

Profil Penulis :

Binsar Panjaitan merupakan mahasiswa angkatan 2016 jurusan Perdata FH UNILA. Prestasi yang telah ia raih menjadi Penasehat Hukum Terbaik dalam National Moot Court Competition Anti Money Loundering (NMCC AML) ke V tahun 2018 di Universitas Trisakti

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan