Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu Indonesia

0
215

Oleh : Muhammad Habibi

ex-Ketua Umum UKM-F PSBH periode tahun 2018

Pemilihan Umum serentak Legislatif dan Eksekutif hanya menunggu hitungan hari lagi tetapi problematika menjelang Pemilu semakin meningkat, baik semakin maraknya berita hoax berkaitan dengan pemilu, ancaman money politik, hingga persoalan Presidential Threshold yang tidak pernah usai menjadi bahan diskusi para akademisi, politisi, praktisi hukum, hingga aktivis. Persoalan Presidential Threshold sudah menjadi bahan kajian yang sudah cukup lama dikalangan stake holder terkait, baik mengenai relevansi dengan pemilu, pengaruh dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, sampai kepada lebih dominannya sistem politik mempengaruhi sistem ketatanegraan di negeri kita. Perlu diketahui bahwa Presidential Threshold merupakan suatu aturan mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Dapat diuraikan beberapa unsur rumusan muatan yang terdapat dalam ketentuan Pasl 6A ayat (2) tersebut, diantaranya:

  1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
  3. Peserta pemilihan umum;
  4. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan kita dapat memahami bahwasanya persyaratan untuk maju dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yaitu, pertama adanya person yang mencalonkan diri dan person tersebut harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (tidak independen). Diusulkan bukan berarti hanya person yang merupakan anggota/pengurus partai yang dapat dicalonkan, person yang tidak berpartai ataupun bukan merupakan anggota/pengurus partai tetap bisa mencalonkan diri sepanjang dirinya diusulkan atau dimajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Capres atau Cawapres. Kedua, partai politik atau gabungan partai politik tersebut merupakan partai politik yang terdaftar sebagai perserta pemilihan umum dan partai tersebut terdaftar sebelum pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan. Indonesia menganut sistem multi party, yang berarti bahwa Indonesia menganut sistem banyak partai. Banyak sekali jumlah partai politik di Indonesia, namun pada penyelenggaraan Pemilu 2019 partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu sebanyak 16 Partai Politik dan keseluruhannya telah terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 17 April nanti. Artinya partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta pemilu tidak dapat mencalonkan atau mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut tentunya harus diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemliu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan suatu regulasi yang mengatur Pemilu yang berbeda dari Pemilu-pemilu sebelumnya dimana dalam UU ini penyelenggaraan pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan dalam waktu yang sama. Praktis jika UU Pemilu terbaru ini menggabungkan pelaksanaan pemilu yang sebelumnya dipisahkan, maka baik UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihapuskan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017. Pembentuk Undang-Undang mengatur penggabungan kedua pelaksanaan Pemilu tersebut dengan maksud untuk menyatukan dan menyederhanakan aturan tentang pemilu menjadi satu undang-undang saja sebagai landasan hukum bagi pemilu secara serentak.

Namun yang menjadi persoalan tentulah pasal pelaksanaan dari pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut mengenai Presidential Threshold, dalam UU Pemilu ketentuan Presidential Threshold diatur dalam Pasal 222 yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Terdapat dua ketentuan yang berbeda dari pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yaitu adanya ketentuan “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR” atau “memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ketentuan tersebut menandakan bahwasanya parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusungkan capres atau cawapres harus setidaknya memilih dau alternattif, menggunakan jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sah sebelumnya. Lalu banyak sekali terjadi problematika dengan adanya ketentuan tersebut, apakah hanya partai yang memiliki suara sah sebelumnya saja atau yang telah memiliki kursi DPR saja yang bisa mengusungkan capres atau cawapres, bagaimana dengan partai baru yang belum memiliki kedua persyaratan tersebut tetapi sudah terdaftar sebagai parpol peserta pemilu, dan apa pertimbangan pembentuk Undang-Undang mengatur syarat 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu DPR sebelumnya.

ilustrasi diambil dari suaramuslim.net

Sebelumnya mari kita lihat presentase perolehan suara sah nasional pemilu Legislatif 2014 dan jumlah kursi DPR RI saat ini sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 Kursi/ 18,45%);
  2. Partai Golongan Karya (91 Kursi/14,75%);
  3. Partai Gerakan Indonesia Raya (73 Kursi/11,81%);
  4. Partai Demokrat (61 Kursi/10,19%);
  5. Partai Amanat Nasional (49 Kursi/(7,59%);
  6. Partai Kebangkitan Bangsa (47 Kursi/9,04%);
  7. Partai Keadilan Sejahtera (40 Kursi/16,79%);
  8. Partai Persatuan Pembangunan (38 Kursi/6,53%);
  9. Partai Nasional Demokrat (35 Kursi/6,72%);
  10. Partai Hati Nurani Rakyat (16 Kursi/5,26%);
  11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0 Kursi/10,91%);
  12. Partai Bulan Bintang (0 Kursi/1,46%);
  13. Partai Solidaritas Indonesia (bukan peserta pemilu 2014);
  14. Partai Persatuan Indonesia (bukan peserta pemilu 2014);
  15. Partai Berkarya (bukan peserta pemilu 2014);
  16. Partai Garuda (bukan peserta pemilu 2014).

Dengan adanya ketentuan Presidential Threshold tersebut sangat jelas menunjukan bahwa peran partai baru dalam mengusung capres atau cawapres sangat sulit sebab dengan adanya ketentuan minimal memiliki 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh suara 25% hasil suara sah nasional pada pemilu sebelumnya tentu tidak bisa sebab partai-partai baru tersebut bukan merupakan peserta pemilu sebelumnya. Partai-partai baru bukan tidak memilki hak untuk mencalonkan atau mengusung capres atau cawapres baik oleh satu partai atau bergabung, tetapi pasal 222 UU Pemilu mengatur adanya syarat presentase, bukan membatasi ruang gerak melainkan sebagai batasan dalam mengusung capres atau cawapres oleh Parpol. Pembentuk UU memiliki pertimbangan bahwa adanya ketentuan Presidential Threshold ini memperkuat sistem Presidensil, artinya mekanisme Cheks and Balances antara Legisltaif dan Eksekutif seimbang dalam menentukan kebijakan bersama-sama, seperti penyusunan anggaran, perancangan undang-undang dan lain-lain.

Namun yang dapat kita pertanyakan apakah pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum, atau justru hanya pertimbangan politik praktis semata. Apabila dikaji lebih dalam lagi maka pembentuk UU hanya memperhatikan keseimbangan kekuatan Koalisi Partai dalam Pemerintahan pasca Pemilu, seperti misal Koalisi X menang dalam jumlah kursi DPR tetapi sedikit memperoleh hasil Pemilu dan Koalisi Y kalah dalam jumlah kursi pemilu tetapi banyak memperoleh hasil pemilu. Jika hal seperti ini terjadi tentunya keseimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan bersama tentunya sangat sulit, dikarenakan persaingan partai pasca pemilu tentu tidak berakhir hanya dalam kontestasi pelaksanaan pemilu saja, di dalam pemerintahan pun persaingan partai tentunya dapat terjadi pula. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tentunya positif tetapi permaslahannya apakah dasar pembentuk UU Pemilu menentukan nilai atau jumlah kursi harus minimal 20% dan menentukan nilai perolehan suara harus minimal 25% dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Pertimbangan menentukan jumlah atau nilai inilah yang hingga saat ini tidak dapat dijelaskan oleh DPR, bahkan berbagai kalangan seperti akademisi, politis, hingga praktisi hukum pernah mengajukan permohonan uji materi terkait ketentuamn Pasal 222 UU Pemilu ini diantaranya, Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Ghazali, Mantan Ketua KPK Bambang Widjayanto, Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Pengamat Politik dan ahli filsafat Rocky Gerung dan masih banyak lagi yang mengajukan. Permasalahan yang diangkat oleh para pemohon diantaranya ketentuan Presidential Threshold tidak relevan dengan Konstitusi bahkan dalam petitumnya para pemohon mengingingkan agara ketentuan Presidnetial Thrshold dihapuskan agar pencalonan presiden tidak terbatas dalam arti siapa saja warga Negara yang ingin mengajukan diri asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi bisa mencalonkan idiri sebagai Capres atau Cawpres.

Tetapi Mantan Hakim MK Prof. Mahfud MD memiliki pandangan lain terkait pengujian Presidential Threshold ini ke MK, menurutnya

”Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tetap pada angka 20 persen tidak perlu lagi diperdebatkan putusan MK memang selalu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju”.

Jangan berharap setiap ada putusan lalu semua orang bersorak senang, pasti ada yang protes, terlepas dari itu sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, penilaian yang menganggap putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden lemah lantaran mengacu hasil pemilu 2014, tidak tepat. Sebab, pada kenyataannya hukum zaman Belanda pun saat ini masih bisa diberlakukan di Indonesia tanpa masalah, Tidak di masa peralihan pun sebenarnya boleh hukum yang lama diberlakukan sebagai patokan. Yang penting DPR setuju dan tidak sewenang-wenang, dan menurut nya itu tidak sewenang-wenang karena sudah diatur dan dibicarakan secara panjang lebar ketika UU itu dibahas, dan beliau pun menilai apa pun hasil keputusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden akan menjadi perdebatan. Apabila MK memutuskan ambang batas 0 persen, maka juga akan muncul pertanyaan tentang bagaimana cara menguji sebuah partai yang belum pernah ikut pemilu dan tiba-tiba mencalonkan presiden” (Kompas, September 2018).

Pelajaran yang dapat diambil yaitu tidak mudah mengatur mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Negara ini, selain harus memiliki regulasi yang tepat faktor-faktor lain harus juga dilihat seperti peran Partai Politik jangan hanya fokus kepada kontestasi dalam pemilihan umum saja tetapi Partai Politik juga harus aktif terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem Pemilu saat ini, aturan Pemilu, dan lain sebagainya. Semoga pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun ini yang hanya menunggu hitungan hari nantinya dapat berjalan lancar, aman dan damai serta menghasilkan para pemimpin yang menanamkan nilai integrirtas, keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.

Profil Penulis :

Foto diambil dari instagram hkpsindonesia

Muhammad Habibi merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila angkatan 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F PSBH periode tahun 2018 dan masih menjabat sebagai President dari HKPSI (Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia)

Tinggalkan Balasan