Plea Bergaining, Solusi System Peradilan Pidana yang Efektif

2
390

Oleh : Verdinan Pradana

Alumni angkatan 2013

Berdasarkan catatan perkara mahkamah agung yakni pengadilan negeri di seluruh wilayah indonesia dalam daerah hukum pengadilan tinggi tahun 2017 untuk perkara biasa mencapai 22.510 kasus yang belum dapat terselesaikan, sedangkan data dari perkara tingkat banding untuk tahun 2017 mencapai 603 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 6.749 perkara berusia lebih dari dua puluh empat bulan. Artinya para pencari keadilan harus menunggu dua tahun untuk mendapatkan kepastian hukum.

Tidak perlu heboh mengetahui data tersebut diatas (sangat wajar), karena Pengadilan Indonesia mengenal istilah Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip Ius Curia Novit ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas Ius Curia Novit/Curia Novit Jus itu berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak
memeriksa dan mengadili perkara, sehingga sangat wajar apabila data perkara pada mahkamah agung begitu menumpuk.

System peradilan indonesia sudah saatnya membutuhkan solusi, lalu apa solusinya? Berkaca dari Negara Amerika Serikat terdapat konsep “Plea Bargaining” yang muncul pada pertengahan abad ke-19 dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, system ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan mengenai perkara pidana, bahkan pada sekitar tahun 1930 Pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada konsep
ini. pada system peradilannya guna penanganan dan penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Berdasarkan Black Law Dictionary Ninth Edition Plea bargaining adalah sebagai bentuk negosiasi atau kesepakatan dalam prosedur hukum antara penuntut umum dengan terdakwa, dimana terdakwa mengakui kesalahannya akan mendapat kompensasi berupa pengurangan
hukuman yang lebih ringan sehingga mampu mencegahnya keluar biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses peradilan pidana. Dalam mekanisme plea bargaining di Amerika Serikat penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya menyepakati suatu perjanjian/ plea agreement dimana apabila terdakwa mengakui kesalahannya, maka penuntut umum akan menawarkan tiga hal yang mencakup:

  1.  Jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan (charge bargaining/ negosiasi pasal yang didakwakan)
  2. Jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang meringankan terdakwa (fact bargaining/ negosiasi fakta hukum)
  3. Jaksa menawarkan mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa (sentencing
    bargaining/ negosiasi hukuman)

Selanjutnya di Amerika Serikat hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pemahaman terdakwa akan perjanjian yang telah dibuatnya dengan penuntut umum. Pemahaman tersebut antara lain mencakup apakah ia menyetujui hukuman yang ada di dalam perjanjian tersebut, bagaimana dengan pengenyampingan hak-haknya, serta apakah terdakwa paham dengan
konsekuensi atas pengakuannya (berupa pengesampingan hak) tersebut dan tentunya prosedural plea bargaining dalam praktik di Amerika Serikat dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana.

Berangkat dari data tersebut diatas dan berkaca dari berbagai perkembangan hukum acara pidana di Negara – Negara maju, KUHAP memang sudah saatnya dikaji dan diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan zaman.

Pada RUU – KUHAP Indonesia pada Pasal 199 RUU – KUHAP terdapat konsep “Plea Bargaining” yang dikenal dengan istilah “Jalur Khusus” yakni :

  1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang
    ancaman pidana yang di dakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
  2. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa
    dan penuntut umum.
  3. Hakim wajib:
    a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan
    memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan di
    kenakan; dan
    c. Menayakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara
    sukarela.
    d. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
    e. Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pengaturan Jalur Khusus yang dimuat dalam Pasal 199 RUU KUHAP terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan terdakwa disidang melalui pemeriksaan acara singkat, namun tidak mengatur mengenai penawaran atau negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum, peranan penuntut umum hanya sebatas melimpahkan sidang dari biasa ke pemeriksaan acara singkat.

Konsep “Plea Bargaining” ini jika diterapkan di indonesia akan mampu mengakomodir pola pengendalian
kejahatan dan mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan menjadi sebuah kenyataan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Referensi :

  1. https//:www.jpnn.com (diunduh pada tanggal 7 September 2017, pukul 20.00 Wib)
  2. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta. 2011, hlm. 119

Profil Penulis:

Verdinan Pradana adalah salah satu alumni psbh yang Pernah menjadi delegasi NMCC Piala Jaksa Agung IV

2 KOMENTAR

  1. Kewenangan penuntut umum dalam pelimpahan perkara ke pemeriksaan acara biasa, secara korelatif dapat mengenyampingkan hak terdakwa yg salah satunya adalah praduga tak bersalah.
    Sedikit tanya ini, bagaimana dengan perkara yg dilakukan lebih dari satu terdakwa? Apakah ketika salah seorang terdakwa menyetujui pemeriksaan acara biasa, terdakwa lain juga akan kehilangan hak praduga tak bersalahnya?

  2. sedikit membantu menjawab, pada dasarnya harus melihat terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut diajukan dengan perkara terpisah atau tidak, kalo terpisah maka akan berjalan seperti dengan yang dijelaskan diatas namun apabila dalam satu berkas terdapat dua terdakwa bahkan lebih ketika hanya salah satu dari terdakwa tersebut menyetujuinya maka proses peradilan diatas tidak dapat berdiri masing masing. dalam satu berkas maka akan selalu bersesuaian sehingga tidak bisa terdakwa satu dengan lainnya berbeda pendapat melainkan harus satu pendapat. terimakasih

Tinggalkan Balasan