Perbaikan Iklim Investasi di Bumi Pertiwi: Online Single Submission in Nutshell

0
261

Oleh : I Ketut Dharma Puta Yoga

Alumni Angkatan 2014

Pengantar
Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang menarik minat dunia internasional melalui promosi dan penerapan kemudahan berinvestasi. Hal tersebut dapat terlihat dalam World Bank’s Ease of Doing Business Index, dimana posisi Indonesia meningkat secara signifikan dari peringkat 129 pada tahun 2011 menuju peringkat 72 pada tahun 2018.

Dengan demikian, peningkatan tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang ramah untuk berinvestasi.

Pendirian PT PMA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”), pendirian perusahaan dengan kepemilikan asing atau biasa disebut dengan penanaman modal asing adalah wajib berbentuk perseroan terbatas (Perusahaan Penanaman Modal Asing – “PT PMA”). Dalam pendirian PT PMA, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah PT PMA tersebut dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh warga asing. Dalam menentukan kepemilikan tersebut, telah diatur dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (“DNI”) yang terakhir yakni pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”). Perpres 44/2016 membagi bidang usaha menjadi tiga kategori, yaitu (i) bidang usaha yang terbuka; (ii) bidang usaha yang tertutup; dan (iii) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Penerapan Sistem OSS
Dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia, pemerintah terus berbenah, salah satunya dengan merilis sistem Online Single Submission (“OSS”). Sistem OSS dirancang untuk digunakan oleh semua jenis kegiatan usaha, mulai dari perseroan terbatas hingga kemitraan perdata, dengan pengecualian pada jasa keuangan, pertambangan, dan minyak dan gas. Perizinan di industri jasa keuangan akan terus dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sementara perizinan di sektor pertambangan dan minyak dan gas akan tetap menjadi tanggung jawab kementerian terkait dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).
OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”). Pada dasarnya, tujuan dari PP 24/2018 tersebut adalah untuk menyederhanakan proses pengurusan perizinan usaha, baik di pusat maupun di daerah. Pelaku usaha hanya perlu mengunjungi website resmi OSS untuk membuat akun, lalu mendaftarkan kegiatan usahanya. Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang diterbitkan oleh OSS sebagai identitas pelaku usaha. Pelaku usaha hanya perlu memasukkan informasi yang diminta oleh sistem OSS tersebut, seperti informasi/identitas perusahaan secara umum, pemegang saham, direksi, komisaris, modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain.

Pada dasarnya, OSS sistem akan mengeluarkan 2 (dua) jenis izin, yaitu Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional. Oleh karena itu, NIB akan berfungsi untuk melanjutkan proses pendaftaran dimana digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional tersebut. Izin Usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh OSS untuk memulai usaha atau kegiatan usaha sebelum pelaksanaan kegiatan komersial/operasional.

Sedangkan, Izin Komersial/ Operasional merupakan izin yang diterbitkan OSS untuk melakukan kegiatan komersial/operasional. Setelah diterbitkannya kedua izin tersebut, maka OSS akan mensyaratkan pelaku usaha untuk memenuhi komitmen-komitmen tertentu seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”), Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”), dan lain-lain. Setelah pemenuhan komitmen tersebut, maka pelaku usaha telah dapat menjalankan usahanya secara legal.

Kesimpulan
OSS telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap proses perizinan berusaha di Indonesia, terutama dalam hal memangkas proses administrasi perizinan. Namun, perlu disadari bahwa saat ini sistem OSS juga belum dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Sebagai contoh adalah belum terintegrasinya seluruh instansi perizinan, baik di pusat maupun di daerah, sehingga cukup merepotkan pelaku usaha untuk mengurus izin melalui sistem OSS. Meskipun demikian, upaya pemerintah yang menerapkan sistem OSS wajib mendapat apresiasi, karena hal tersebut merupakan satu langkah besar untuk mewujudkan Indonesia yang ramah untuk berinvestasi.
Pemerintah saat ini masih terus mengoptimalkan sistem OSS tersebut agar dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pelaku usaha. Dengan optimalisasi yang dilakukan pemerintah, diharapkan mampu mendorong peringkat Indonesia dalam World Bank’s Ease of Doing Business Index dan menjadi negara yang makin diminati oleh investasi/penanaman modal asing.

Profil Penulis:

I Ketut Dharma Puta Yoga adalah delegasi PSBH untuk Jessup Competition 2018 serta juara 2 Cmcc Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2016.

Tinggalkan Balasan