Artificiall Inteligent dalam Dunia Hukum: Menguntungkan atau Merugikan?

1
390

Oleh : Kian Teguh

Kepala Divisi Pemberkasan 2018

AI yaitu kepanjangan dari Artificial Intelligence yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah kecerdasan buatan. AI seiring dengan perkembangan zaman mengalami kemajuan terutama dibidang industri yang membutuhkan pekerjaan yang cepat. Hal ini disatu sisi disambut baik oleh Para Pengusaha untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya produksi yang tidak efisien, disatu sisi ditentang oleh pekerja kasar dikarenakan hal ini mengancam pekerjaannya. Jika kita lihat lagi ke belakang bagaimana kemampuan Artificial Intelligence dapat menggantikan tenaga kerja kasar dalam melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan khusus. Hal ini mungkin saja akan terjadi pada dunia profesi hukum, dikutip dari artikel pada website www.techspot.com yang berjudul “Machine-learning algorithm beats 20 lawyers in NDA legal analysis” bahwa ada perusahaan pengembang Artificial Intelligence asal Amerika Serikat yang telah menemukan suatu program Artificial Intelligence yang dapat mengalahkan 20 Advokat ternama Amerika Serikat yang berasal dari firma hukum ternama AS, seperti K& L Gates, Goldman Sachs, Alston & Bird dan Cisco dalam adu kemampuan menganalisis kesalahan kemungkinan risiko dalam Dokumen Kontrak.

Pada tahun 1950-an, dunia pernah mempunyai generasi ilmuwan, ahli matematika, dan sekaligus filsuf dengan konsep Artificial Intelligence berasimilasi dalam pikirannya. Salah satu orangnya adalah Alan Turing, pemuda dari inggris dengan pengetahuan yang luas, ia adalaha seseorang yang mengeksplor kemungkinan secara matematis dalam Artificial Intelligence. Pada awalnya ia berpikir manusia dapat menerima suatu informasi berupa masalah yang dapat dipecahkan dengan keputusan manusia itu sendiri, jadi kenapa mesin tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama? Hal ini ditulisnya dalam sebuah paper yang berjudul “Computing Machinery and Intelligence” pada tahun 1950. Pada awalnya ketika ia ingin menguji teori pada program ini ke lapangan, tidak berjalan dikarenakan komputer sebelum tahun 1949 belum bisa menerima perintah dan harganya yang terlalu mahal yaitu sebesar 200.000 dollar Amerika Serikat sehingga hanya Universitas-Universitas tertentu dan Perusahaan Teknologi tertentu pada waktu itu saja yang dapat membelinya.

Setelah dilakukannya percobaan bertahun-tahun oleh para ilmuwan yang meneruskan pemikiran brilian dari Alan Turing ini yang mana belum menemukan hasil yang memuaskan, barulah pada tahun 1980-an AI di lanjutkan kembali, dengan ekspansi peralatan algoritmik dan dana yang melimpah John Hopfiel, David Rumelahrt, dan Edward Feigenbaum mempopulerkan teknik “deep learning” sehingga membantu komputer untuk belajar dalam menambah pengalamannya dan teknik “Expert System” yang mana dapat meniru manusia dalam hal membuat keputusan yang sulit. Teknik “Expert System” kebanyakan digunakan untuk usaha industri. Dilanjutkan pada tahun 1990-an dan 2000-an dengan absennya pemerintah dalam menyalurkan dana dan hilangnya euforia publik, banyaknya pertanda bahwa penelitian AI sudah mencapai tujuannya. Pada tahun 1997, Juara Catur dunia Gary Kasparov telah ditaklukan oleh IBM’s Deep Blue yang menggunakan sistem AI pada programnya, dalam sebuah permainan catur di komputer, hal ini bakal menjadi langkah besar AI menjadi program “pembuat keputusan”.

Setelah peristiwa itu sampai sekarang telah banyak industri yang menggunakan AI dalam menyelesaikan pekerjaannya seperti dalam perbankan, perdagangan, dan dunia .entertaint.
Selain membantu ranah perbankan, perdagangan ,dan dunia entertaint, ternyata pada tahun 2018 program AI telah masuk ke ranah hukum.

Lawgeek sebuah perusahaan pengembang AI asal Amerika Serikat telah mengadakan adu kemampuan AI buatannya yang berhadapan dengan 20 Advokat terbaik yang berasal dari beberapa firma hukum ternama dari Amerika Serikat, seperti K& Gates, Goldman Sachs, Alston & Bird dan Cisco. Performa terbaik yang dikerahkan Para Advokat tersebut adalah akurasi 94 persen dengan memakan waktu 51 menit dan performa terburuk dengan akurasi 67 persen dalam me-review 5 dokumen.

Sedangkan AI buatan Lawgeek menghasilkan akurasi 94 persen dengan hanya memakan waktu 21 detik.
Hal ini bisa jadi ancaman berbahaya untuk tenaga kerja pada sebuah kantor hukum yang pekerjaannya mengandalkan database, apalagi dengan teknologi AI yang canggih tersebut mengeluarkan biaya yang lebih hemat budget dengan waktu yang cepat dibandingkan menggaji karyawan yang biayanya lebih besar dengan waktu yang lebih lama sehingga tidak efisien untuk pengeluaran sebuah Kantor Hukum, otomatis bisa terjadi PHK besar-besaran dikarenakan Kantor Hukum tidak membutuhkan lagi tenaga manusia dalam hal melakukan pekerjaan yang mengandalkan database, yang mana hal ini pernah terjadi pada ranah industri.

Surya Setya Mulya dikutip dalam sebuah artikel di website Hukum Online, memandang bahwa hal-hal yang bersifat pengulangan dan mengandalkan database memang pasti akan bisa dengan mudah dimakan dan tergantikan oleh AI, sehingga yang tersisa untuk para advokat hanyalah soft skill untuk membuat suatu keputusan yang tidak berasal dari database.

Senada dengan ucapan Surya Setya Mulya, Indri Krisnavari yang merupakan in house lawyer pada perusahaan asal Perancis Total E&P Indonesia mengungkapkan bahwa ada beberapa peran in house lawyer yang tidak akan bisa tergantikan oleh AI, salah satunya tuntutan untuk bekerja dengan pola pikir yang sadar biaya untuk saving cost dan beradaptasi dengan standar yang tinggi.

Kreativitas menjadi kunci utama yang tidak akan bisa tergantikan karena in house lawyer tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan di bidang hukum, namun juga dituntut untuk selalu menghasilkan inovasi baru dengan basis non-teknologi. Ia mencontohkan, di satu blok migas mahakam, ada sekitar 6 ribu izin yang harus selesai, sehingga di compliance Total mempunyai inovasi untuk melakukan storage data sehingga dapat terlihat dengan mudah izin apa saja yang harus diperpanjang. Selain itu, contoh lainnya adalah untuk bisa saving cost dalam hal memberikan pelatihan kepada karyawan tanpa mengeluarkan uang itu bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama short programe dengan perusahaan lain.

Psikolog Vera Itabiliana mengungkapkan memang ada skill tertentu yang akan sulit tergantikan oleh robot seperti critical thinking, daya imajinasi yang terbatas, problem solving, decision making, skill berkomunikasi, self-esteem, emotional intelligence, team-work, empati dan bertoleransi.

Memang beberapa pendapat diatas mengemukakan peran seorang Lawyer tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh kehadiran Ai. Namun, menurut penulis pandangan itu lebih pantas dikenakan untuk lawyer yang sudah expert dan mempunyai pengalaman yang banyak di dunia hukum terutama dunia hukum acara, mengapa penulis katakan demikian? Karena mereka sudah melewati proses pembentukan soft skill tersebut karena untuk menjadi expert perlu waktu dan harus berangkat dari dasar seperti magang terlebih dahulu di suatu kantor hukum. Tentunya sebuah kantor hukum yang mempekerjakannya tidak perlu ragu dalam mengandalkan soft skill-nya seperti problem solving, decision making, critical thinking,dll. Beda halnya dengan mereka yang masih baru memulai atau dalam proses magang dalam sebuah kantor hukum yang mengandalkan pekerjaan mengulang seperti database, tentunya mereka belum memiliki expert skill untuk melakukan problem solving, decision making, critical thinking, dll.

Hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi para staff magang dalam kantor hukum, tentu saja tidak menuntup kemungkinan kehadiran mereka akan tergantikan oleh adanya AI. Sedangkan, untuk menjadi seorang Advokat saja harus mempunyai pengalaman magang di sebuah kantor hukum. Bagaimana bisa magang pada sebuah kantor hukum apabila kantor hukum tersebut tidak membutuhkan tenaga kerja yang baru?.

Mungkin hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan apabila teknologi AI ini sudah merambah ke Indonesia, dan banyak digunakan oleh kantor-kantor hukum di Indonesia. Karena apabila Pemerintah belum siap dengan kebijakannya untuk menghadapi teknologi AI ini, mungkin akan terjadi PHK besar-besaran dalam dunia profesi hukum di Indonesia layaknya pada ranah industri sebelumnya dan mempersempit lapangan pekerjaan bagi mereka yang baru lulus menjadi sarjana hukum.

Profil Penulis

Kian Teguh adalah delegasi PSBH untuk NMCC Piala Soedarto 2017 Universitas Diponegoro serta Juara 1 Piala Dekan 2017.

1 KOMENTAR

  1. AI dikenal dengan robot masa depan yg dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bicara soal profesi hukum, sepertinya kurang tepat jika AI ditempatkan sebagai terobosan baru. Dalam hukum kita mengenal nilai-nilai nuraniah yang berasal dari akal dan hati nurani manusia, seperti alasan alasan pembenar yg berdasarkan pada itikad baik, kebutuhan finansial yg mendesak atau lain sebagainya. Penafsiran seperti ini tidak dapat dilakukan oleh AI yang hanya dirancang dg konseptual critical thinking berdasarkan program keilmuan secara teoritik.
    “Manusia dianugerahi akal dan perasaan, ini yg membuatnya istimewa”

Tinggalkan Balasan