Dumping Sebagai Praktik Curang Perdagangan Internasional

1
667

Oleh : Sofiatun Tasliyah

Bendahara Umum 2018

Salah satu masalah dalam dunia perdagangan internasional ialah masalah praktik dumping yang merupakan sebuah bentuk kecurangan (unfair) dan menjadi hambatan lajunya arus perdagangan internasional (trade barrier) sehingga dapat merugikan perekonomian suatu negara.

Dumping secara umum merupakan praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, sehingga merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing negara pengimpor.

Singkatnya, dumping dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu dikarenakan terjadinya diskriminasi harga, dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dari pada pasar domestik. Namun, seringkali dumping dijadikan sebuah instrument untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa diuntungkan karena adanya dumping.
Ketentuan anti-dumping sudah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947 dimana ada perjanjian tambahan dibuat secara simultan yang disebut Code.

Pasal VI GATT tentang lembaga anti-dumping direkomendasikan untuk diimplementasikan oleh negara anggota dalam sistem hukum nasional, dimana pasal VI tersebut adalah sebagai berikut:
The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contacting party or materially retrads the establishment of a domestic industry. ” .

Adapun kriteria dumping yang dilarang oleh WTO adalah dumping oleh suatu negara yang :

  1. Harus ada tindakan dumping yang LTFV (less than fair value)
    Adanya barang sejenis yang di ekspor dengan komoditi yang dirugikan
  2. Harus ada kerugian material di negara importer
  3. Adanya hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.
  4. Seandainya terjadi dumping yang less than fair value tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah suatu negara untuk memperbesar produksi dalam negerinya, memperlancar ekspor hasil produksinya termasuk melindungi pasar domestiknya. Usaha progresif negara yang bersifat internal dan eksternal tersebut, dalam perkembangannya telah menciptakan kondisi persaingan yang tidak selalu bersifat terbuka (fair trade practices). Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya produsen di suatu negara dapat saja melakukan penurunan harga secara tidak rasional (dumping) hingga tingkat lebih rendah dari harga internal yang berlaku di negara tempat barang itu di pasarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, World Trade Organization (WTO) memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian akibat dumping berupa hak penjatuhan sanksi pembalasan yakni Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping selain dari Bea Masuk Normal (MFN), dengan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang dapat diderita oleh industri dalam negeri.

Hal ini telah ditegaskan dalam (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994). Article VI section (2) sebagai berikut:
in order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on aany dumped product an antidumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purpose of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provision of paragraph.

Indonesia sendiri pernah mengalami gejolak perekonomian dikarenakan barang-barang impor yang dijual dengan cara dumping, selain itu juga banyaknya tuduhan dumping dari negara luar yang dilontarkan ke Indonesia, contohnya saja Indonesia pernah dituduh melakukan dumping ayam oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, ini Indonesia sempat dituduh melakukan dumping Bio-diesel oleh UNI-Eropa.

Sebagai tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengontrol agar barang impor tidak dijual dengan cara dumping. Pemerintah Indonesia membentuk Komite Anti Dumping Indonesia pada tanggal 4 Juni 1996. Komite Anti-dumping Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan tindakan anti-dumping terhadap barang-barang impor yang terbukti dijual dengan cara dumping guna memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri terhadap ancaman kerugian akibat kegiatan dumping. Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 sebagai upaya penganganan praktik dumping di Indonesia.

Pada dasarnya, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bertujuan untuk mencegah terjadinya barang-barang impor yang dijual dengan cara dumping di Indonesia, sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban KADI, maka KADI berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat atau unfair trade practices, yang meliputi dumping dan subsidi.

Sehingga, tidak semua tindakan dumping merupakan pelanggaran, hal yang harus dicermati adalah bahwa dumping dapat dikatakan melanggar apabila terdapat kerugian dari negara importir.

Maka, sudah jelas apabila demikian dumping harus dipandang sebagai praktik curang dalam perdagangan internasional dan bahkan dapat menyebabkan kerugian perekonomian suatu negara. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian sanksi berupa tindakan pembalasan berupa pengenaan Bea masuk anti dumping selain dari Bea Masuk Normal (MFN).

Referensi :

  1. Erawati, AF dan J.S Badudu. Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS. 1999
  2. Sukarmi, Regulasi Antidumping di Bawah Bayang – bayang Pasar Bebas, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 44.

Profil Penulis

Sofiatun Tasliyah mengenakan jilbab merah muda pada saat menyerahkan sertifikat kenang-kenangan kepada Kantor Hukum Sopian Sitepu di acara legal clinic 2018

Sofiatun Tasliyah adalah delegasi PSBH untuk Bussines Law Competition Universitas Indonesia 2018 dengan cabang Contract Drafting

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan