Peran Paralegal dan Advokat Dalam Kerangka Bantuan Hukum Struktural

2
481

Oleh : Abdul Aziz Rahmat

Kabid Kajian 2018

Dalam proses penegakan hukum di indonesia masih terjadi kesenjangan dimana masyarakat pra sejahtera masih sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Selain dikarenakan letak geografis indonesia sebagai negara kepulauan yang kerap kali menjadi faktor kesulitan masyarakat dalam mengakses keadilan, Mungkin saja keadaan ini juga diperparah dengan adanya struktur kebijakan yang kerap kali tidak pro terhadap rakyat. Stuktur kebijakan tersebut melahirkan kemiskinan struktural di masyarakat. Kemiskinan yang terjadi mempunyai dampak besar terhadap penegakan hukum sebagai upaya mencari keadilan, terutama dalam hal apa yang menjadi hak mereka. Sering kali hak tersebut menjadi korban pelaksanaan hukum yang dipaksakan keberlakuannya.

Dalam buku Bantuan Hukum di Indonesia, Adnan Buyung pernah menulis tentang rumusan bantuan hukum struktural untuk diterapkan di Tanah Air. Bantuan hukum ini merupakan pergeseran paradigma di kalangan hukum, yang saat itu menganggap bantuan hukum kepada rakyat kecil atau tertindas sebagai bentuk amal atau charity, dan dilakukan oleh individu. Dalam konsep bantuan hukum struktural, bantuan hukum yang tadinya dilakukan oleh individu kemudian mengalami pergeseran, dan dilakukan oleh sebuah lembaga. Bantuan hukum tidak lagi didapatkan sebagai bagian dari amal suatu individu, tetapi menjadi hak yang harus didapatkan warga negara, terutama rakyat kecil.

Artinya, sebelum adanya bantuan hukum struktural ini seorang advokat sudah lebih dulu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 UU no 18 Tahun 2003. Bahkan, Peradi melalui Peraturan Peradi No 1 tahun 2010 mensyaratkan bahwa setiap advokat dianjurkan memberikan bantuan hukum pro bono (Cuma-Cuma) 50 jam dalam setahun.

Lahirnya UU 16 tahun 2011 menjadi sejarah baru dalam pembangunan hukum di tanah air. Bagaimana tidak, pemberian bantuan hukum dilakukan melalui lembaga khusus secara terstruktur sehingga disebut bantuan hukum struktural. Memang haruslah demikian untuk melawan kemiskinan struktural harus juga melalui bantuan hukum yang bersifat struktural.

Dalam kerangka gerakan bantuan hukum struktural advokat masih merupakan aktor utama, namun bukan satu-satunya. Dalam Pasal 9 huruf (a) UU 16 tahun 2011 membuka peluang adanya paralegal sebagai aktor dalam meperluas akses bantuan hukum bagi masyarkat miskin. Peran paralegal ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan sumber daya manusia Advokat dalam melakukan bantuan hukum.

Sederhananya paralegal ini diibaratKan para medis di rumah sakit yakni : Suster, perawat dll yang membantu dokter sebagai tenaga medis untuk melakukan tindakan medis. Sama halnya dengan para medis, paralegal akan menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan oleh karena satu dan lain hal. Kemudian paralegal berkonsultasi kepada Advokat untuk kemudian secara bersama-sama melakukan bantuan hukum. Pada intinya paralegal berkolaborasi dengan Advokat dalam bantuan hukum struktural, hal ini juga dikarenakan keterbatasan paralegal dalam meberikan bantuan hukum hanya sampai tahap non litigasi. Adapun secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang memang sudah memilik kartu tanda advokat sebagai syarat sah untuk beracara.

Bahwa peran Paralegal tersebut juga di dukung dengan adanya pasal 13 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal mengatur bahwa kegiatan pemberian hukum secara non litigasi dapat berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta perancangan dokumen hukum. Sedangkan dalam hal pendampingan secara litigasi dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang sama.

Sehingga sudah jelas, bahwa bantuan hukum struktural adalah salah satu wadah yang menjadi hal penting untuk masyarakat miskin dan tertindas, yang tertekan dan ketimpangan baik ekonomi, sosial, dan politik. Dengan adanya peran Para advokat maka masyrakat dapat terbantu juga bisa dibela haknya sesuai dengan harapan yg  dicita-citakan yaitu sebuah Keadilan. Kemudian, disatu sisi ada Paralegal, yang berperan sebagai penghubung antara masyakat dan advokat-advokat untuk mendapat akses bantuan hukum sehingga mereka dapat menikmati dan mendapatkan akses hukum yang setara dengan masyarakat “lainnya” (Equality before the law). Semoga Bermanfaat

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan