Presiden 3 Periode, Emang Bisa?

0
24

Oleh : Wanda Irawan

Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode kembali muncul. Terbaru, muncul relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024. Bahkan kelompok tersebut membentuk sekretariat.

M Qodari, pelantang gagasan Jokowi 3 tiga periode, mengatakan JokPro 2024 merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.

Wacana tiga periode dan respon penolakan Jokowi

Sumber : republika.co.id
Sumber : republika.co.id

Wacana tiga periode memang bukanlah hal baru. Sebelumnya, wacana itu beberapa kali bergulir di ranah publik. Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Usulan pertama kali bergulir bersamaan dengan wacana amandemen UUD 1945 pada tahun 2019. Kala itu ada anggota DPR yang disebut mengusulkan perubahan masa jabatan presiden. Wacana pun merebak dan menjadi polemik. Wacana baru berhenti setelah Jokowi angkat bicara dan menegaskan menolak usulan jabatan tiga periode.

“Ada yang omong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi, (12/2/2019).

Setahun berlalu, wacana jabatan tiga periode kembali mencuat. Kali ini wacana itu datang dari tudingan yang dilontarkan Amien Rais. Lagi-lagi, Jokowi dengan tegas menolak usulan tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi’,” kata Jokowi, Senin (15/3/2021).

Bagaimana pendapat sejumlah pihak terkait munculnya wacana presiden tiga periode?

Ilustrasi oleh : mediaindonesia.com

PKS menilai wacana jabatan tiga periode presiden membunuh demokrasi sekaligus mengkhianati reformasi.

“Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan, sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi,” demikian disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali, Jum’at (18/6/2021).

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, ikut mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkuasa tiga periode hingga 2029 yang belakangan sedang berhembus kencang.

Refly Harun bersikap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa tetap dilangsungkan dan Presiden Jokowi tidak lagi maju karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.

“Kita harus lihat apa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tidak ada institusi yang bisa perpanjang masa jabatan Presiden. Jadi intinya adalah Presiden menjabat kalau memang belum dilantik yang baru,” ujar Refly Harun, Senin (21/6/2021).

Apakah bisa presiden dan wakil presiden menjabat tiga periode?

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tercatat, ada perubahan masa jabatan sebelum dan setelah amandemen.

Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih kembali.

Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup. Ini menjadi aturan dalam sejarah kepemimpinan masa Orde Lama.

Dalam ketetapan tersebut, tertulis bahwa pribadi Bung Karno memenuhi syarat-syarat sebagai presiden baik ditinjau dari segi revolusi, konstitusi 1945, maupun agama Islam. MPRS menilai, Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara. Selain itu, Bung Karno disebut sebagai pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat revolusioner.

Setelah masa Orde Lama berakhir, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres kembali pada amanat Pasal 7 UUD 1945. Namun, pasal tersebut tidak membatasi berapa lama presiden bisa menjabat. Presiden bisa menjabat lebih dari dua periode.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Pasal tersebut menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soeharto langgeng sampai 32 tahun. Begitu masuk masa Reformasi, terjadi perombakan beberapa aturan.

Pada tahun 1999, MPR melakukan perubahan terhadap pasal 7 UUD 1945. Sejak masa Reformasi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945.

Ilustrasi oleh : klikhukum.id

Perubahan Pertama

Pasal 7 UUD 1945

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Perubahan ketiga

Pasal 7A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pasal 7B

(1) “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

(2) “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”

(3) “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”

(4) “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”

 (5) “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

(6) “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”

(7) “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Pasal 7C

“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Akhirnya, jelas bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat menjabat tiga periode dikarenakan Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode apabila dilakukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD.

 

Referensi:

  • Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  • Tim detikcom. 2021”Jokowi Didorong 3 Periode, Ini Aturannya”, https://news.detik.com/berita/d-5599428/jokowi-didorong-3-periode-ini-aturannya, diakses pada 24 Juli 2021 pukul 12.13.https://www.cnbcindonesia.com/news/20210620080520-4-254448/wacana-jokowi-jadi-presiden-3-periode-muncul–lagi–setuju, diakses pada 24 Juli 2021 pukul 15.30 WIB
  • Iqbal, Muhammad. 2021”Wacana Jokowi Jadi Presiden 3 Periode Muncul (Lagi), Setuju?”, diakses pada 24 Juli 2021 pukul 15.30. WIB

Profil Penulis:

Wanda Irawan merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester II, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan