Pandangan Perundungan Napi Anak di LPKA IIA Bandar Lampung

0
34

Oleh Bagas Pardana Siregar

Fakta/ Kronologis

Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, Narapidana Anak Usia 18 Tahun, yang juga berstatus sebagai warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA  meminum Racun untuk Rumput  dengan inisial DD. Bahwa DD masuk penjara saat berumur 17 Tahun, ia ditahan sejak 2 bulan terakhir tepatnya pada bulan Februari 2021. Bahwa dugaan menimum racun rumput oleh inisial DD ini disebabkan oleh Perundungan/Bullying. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro. Kemudian Keluarga dari DD membuat laporan terkait kasus  perundungan yang dialami oleh korban ke Polda Lampung, setelah itu inisial DD mengalami perubahan perilaku khususnya dengan komunikasi.

Gambar diambil dari tribunnews

Aturan Terhadap Perundungan Anak?

Pengaturan terhadap terhadap anak sudah tercantum dalam Pandangan HAM yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Pandangan Perlindungan Anak dalam Perundungan Anak Perlindungan Anak sudah mengatur tentang perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 59

  • “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Kepada Anak”.
  • “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  2. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis”.

Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Perundungan Anak:

Maka dari itu penindasan atau tindak perundungan (bullying) dapat dimasukan ke dalam kategori penganiayaan, pemerasan, penghinaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya, sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perbuatan perundungan (bullying) yang sudah diatur KUHP adalah berikut:

  • Penghinaan, Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP;
  • Penganiayaan, Pasal 351 KUHP;
  • Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368, Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

 

Pengertian dan Penyebab Perundungan Anak?

Bullying atau Perundungan dapat diartikan:

  • Tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya bukan sebuah kelalaian. Memang betul-betul disengaja;
  • Tindakan itu terjadi berulang-ulang. Bullying tidak pernah dilakukan secara acak atau Cuma sekali;
  • Didasari perbedaan power yang mencolok. Jadi perkelahian di antara seseorang yang lebih kurang seeimbang dari segi ukuran fisik maupun usia bukan merupakan kasus bullying.

Jenis-jenis Bullying yang sering terjadi di Lingkungan masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

  • Fisik (memukul, menampar, memalak atau meminta paksa yang bukan miliknya, pengeroyokan menjadi eksekutor perintah senior;
  • Verbal (memaki, mengejek, menggosip, membodohkan dan mengkerdilkan).
  • Psikologis (mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, mendiskriminasikan).

Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan ini salah satunya adalah anak-anak. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah:

  1. Refugess;
  2. Internally Displaced Persons (IDPs);
  3. National Minorities;
  4. Migrant Workers;
  5. Indigeneous Peoples;
  6. Children;

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa hal dalam Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu Faktor Undang-Undang, Penegak Hukum,Sarana dan Fasilitas, Masyarakat, Kebudayaan. Hal  ini demikian untuk memperlancar Penegak Hukum khususnya terhadap Perundungan Anak di LKPA:

Berdasarkan Fakta-Fakta yang ada juga dipengaruhi Faktor-Faktor yaitu sebagai berikut:

  1. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang, yang di pengaturannya sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu UU HAM, UU Perlindungan Anak, KUHP. Sebenarnya dalam ketiga UU ini sudah cukup hebat dalam kebijakan atau pembuatan regulasinya akan tetapi lemah dalam implementasi dalam penerapan di lapangan perlindungan terhadap Perundungan Anak.
  2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu sendiri baik pembina/pengasuh LKPA IIA Bandar Lampung maupun Pemerintah juga kurang peka/peduli, bahwa perundungan anak sering terjadi d Lapas dan kelalaian dalam tidak mellihat Peraturan-Peraturan yang ada dan dan ini juga kurang tanggapnya Kemenhukam Lampung melihat fenomena seperti dan dirasa kurang tanggap dalam tindakannya.

Bahwasanya sudah diatur mengenai Pemindahan Lapas, yang pada intinya Narapidana Anak ini sudah berumur 18 Tahun terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 86 ayat 3: “Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyrakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan”.

Hal ini selaras dengan bahwasanya:

“Pengakhiran pembinaan anak oleh Kepala LPKA berdasarkan telah mencapai batas usia 18 tahun sehingga harus dipindahkan ke Lapas Dewasa jika hukuman masih dijalani”.

  1. Faktor Sarana atau Fasilitas, yakni fasilitas yang mendukung penegakan hukum bahwa terdapat kekurangan juga dalam fasilitas yaitu tidak adanya Lapas khusus Pemuda. Sebenarnya dalam fakta atau kronologis tersebut bahwa inisial DD sudah berumur 18, maka selayaknya DD tidak ditempatkan di Lapas Anak seharusnya ke Lapas Pemuda itu sudah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu dalam Pasal 86 ayat 1:

“Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”.

  1. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap ABH sebagai pelaku kejahatan yang tidak bisa membedakan dengan kenakalan anak/remaja, Kesadaran masyarakat kurang mendukung reintegrasi, reunifikasi keluarga dan rehabilitasi sosial bagi ABH dan yang terakhir Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap ABH meski telah menjalani hukuman atau dijalaninya masa bimbingan lanjut (after care).

Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, terdapat banyak juga kekurangan dalam budaya itu sendiri dalam hal:

  • Belum tergalinya model pembinaan berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat;
  • Berkembangnya budaya Senioritas atau yang mempunyai power yang dominan (Over Power) dalam konotasi yang negatif dan kurang menyenangkan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan lingkungan yang ada di LKPA.
  • Belum adanya model pembinaan ABH dengan penerapan budi pekerti dan keagamaan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012:

 “Penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan anak itu sendiri melainkan juga merugikan masyarakat”.

Dalam Hal mengalami perundungan yang dialami Korban sendiri, menjadi sebuah evaluasi dalam Penegakan Hukum yang sedang digalakan sekarang sekarang ini, hal ini menjadi eksitensi penegakan hukum di dalam Lapas Anak pun masih sangat rentan terhadap perundungan. Banyaknya anak-anak yang kurang diperhatikan baik dari aspek sosiologis maupun psikis anak, padahal anak sebagai aset negara walaupun anak tersebut adalah Narapidana, tetapi anak mempunyai hak untuk berkembang dari segi jasmani dan rohani.

 

Kesimpulan

Bahwa dalam hal pembinaan Lapas Anak terhadap kemajuan integritas Penegak Hukum melihat fenomena perundungan atau bullying seperti ini, maka secara tegas dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, maupun orang-orang yang berada di Lapas harus membina anak sampai dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hingga dewasa. Dalam hal kepekaan Penegak Hukum harus melihat kacamata di internalisasi Lapas untuk melihat anak tumbuh berkembang dengan Progresif bukan menjadikan hukum bentuk ketakutan.

 

Daftar Pustaka

Buku:

Soekanto Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-1. Rajawali Pers, 2016.

Undang-Undang/Peraturan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal:

Nugroho Okky Chahyo, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017.

Berita Dan Artikel:

Kompas.com. Jadi Korban Perundungan Sesama Tahanan, Napi Anak Berupaya Bunuh Diri. 16 April 2021.

Kementrian Hukum Dan HAM RI dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak. Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Profil Penulis

Nama : Bagas Pardana Siregar
NPM : 1812011091
Mata Kuliah : Hukum Peradilan Anak
Dosen : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan