PPDB Sistem Zonasi: Apakah Zonasi Menjadi Solusi?

0
245

Oleh : Aliffira Sekarningrum

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut sebagai wujud mencerdasakan kehidupan bangsa. Pendidikan dijadikan tolok ukur kemajuan suatu bangsa, dengan tingginya tingkat pendidikan maka diharapkan kualitas SDM semakin meningkat. Aksi pemerintah demi menjalankan amanat konstitusi diatas dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang digalakkan, seperti kebijakan “Wajib Belajar 12 Tahun”. Tidak sampai disitu pemerintah juga menerapkan kebijakan baru, yakni “PPDB Sistem Zonasi”. Sistem zonasi merupakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat yang ditentukan oleh zona (domisili) dari peserta didik. Jadi, dikatakan bahwa sekolah peserta didik ditentukan dari domisili mereka.

Sistem zonasi telah diterapkan di Indonesia sejak dua tahun lalu sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada TK,SD,SMP,SMA,SMK, dan Bentuk Lain yang Sederajat. Permendikbud ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan meniru dari sistem yang telah lama diterapkan di Australia, Inggris, dan Jepang. Sistem ini menjadi langkah pemerintah untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi, baik secara ekonomi maupun dari segi jumlah peserta didik antara sekolah favorit dan non-favorit.

Kebijakan sistem zonasi tidak serta merta berjalan mulus, tentu terdapat problematika dalam keberlakuannya. Sebagian masyarakat menganggap sistem ini belum layak untuk diberlakukan di Indonesia. Hal ini karena sistem zonasi sama saja memupus mimpi peserta didik untuk dapat menempuh pendidikan pada sekolah favorit yang mereka impikan dengan alasan domisilinya yang jauh dari sekolah. Alasan ini jangan dianggap remeh, terbukti dengan adanya pemberitaan yang menyatakan seorang pelajar SMP beprestasi asal Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar melakukan bunuh diri karena takut tidak dapat melanjutkan sekolah di SMA favorit dengan sebab ia berasal dari kabupaten.

Pada dasarnya, tujuan utama pemerintah menerapkan sistem zonasi di Indonesia, yakni pemerataan pendidikan. Pemerataan yang dimaksud terkait ketentuan zonasi yang menjadi persyaratan seleksi PPDB. Pemerintah daerah dalam PPDB wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Permenbdikbud dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berkeadilan. Dinas pendidikan juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Usaha pemerintah untuk memberlakukan sistem zonasi tidak hanya sampai disitu. Dilakukan pula perubahan Permendikbud sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan sistem zonasi sebelumnya. Saat ini, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menjadi peraturan yang berlaku serta sebagai bentuk penyempurnaan dan peneguhan dari sistem zonasi yang telah ada. Permendikbud ini juga telah menghapus beberapa ketentuan yang dianggap menjadi sumber permasalahan, diantaranya terkait penghapusan pemberlakuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Lalu, apa saja jalur yang dapat ditempuh peserta didik dalam pendaftaran PPDB saat ini?

Saat ini pendaftaran PPDB dapat dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni:

  1. Zonasi; mendapat kuota minimal 90 persen dari daya tampung sekolah. Sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
  2. Prestasi; mendapat kuota maksimal lima persen dari daya tampung sekolah.
  3. Perpindahan tugas orang tua/wali; mendapat kuota maksimal lima persen dari daya tampung sekolah.

Berbagai polemik hadir atas adanya sistem zonasi yang ditandai dengan kericuhan di berbagai daerah pada saat pendaftaraan PPDB. Kurangnya informasi terkait hal tersebut menjadikan para orang tua peserta didik berasumsi apabila mereka dengan cepat segera mendaftarkan anak mereka maka akan berpengaruh pada penerimaan anak mereka di sekolah yang mereka tuju tersebut. Nyatanya, hal itu tidak berpengaruh dan malah memperkeruh keadaan. Selain itu, keluhan lain yang disampaikan juga terkait dengan ketidakjelasan sistem zona yang diterapkan. Dimana pelajar dengan nilai tinggi serta radius antara rumah dengan sekolahnya berdekatan tidak diterima sedangkan pelajar yang dengan nilai rendah dan radius yang jauh antara rumah dan sekolah malah diterima. Lalu, bagaimana masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi atas kebijakan ini bukan?

Hingga akhirnya per tanggal 22 Juni 2019 lalu, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Surat Edaran diterbitkan dengan adanya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Revisi ini kembali dilakukan setelah mendapat masukan dari masyarakat dan juga Presiden. Revisi yang dilakukan terkait dengan adanya peningkatan kuota penerimaan jalur prestasi yang mulanya hanya lima persen kini dinaikkan hingga 15 persen. Selain jalur prestasi, penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah, diperbaharui menjadi paling sedikit 80 persen. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua tetap sama, yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah. Ketentuan ini sebagai bentuk jawaban kepada masyarakat yang merasa tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tertentu. Revisi ini hanya berlaku bagi daerah-daerah yang masih bermasalah, seperti di Jawa Timur sedangkan bagi daerah lain yang tidak memiliki masalah dapat tetap menjalankan peraturan yang ada sebelumnya.

Masyarakat menilai segala permasalahan yang ada timbul karena sistem zonasi kurang berjalan efektif dan terkesan tergesa-gesa. Apabila sistem zonasi nyatanya dianggap sangat mendesak diterapkan di Indonesia sudah sepantasnya disertai dengan berbagai perbaikan, mulai dari kualitas sekolah baik itu sarana maupun prasarana secara sistematis dan komprehensif hingga kualitas dari tenaga pendidik. Namun, disisi lain aksi pemerintah ini patut dihargai dengan mencoba menciptakan suatu gebrakan baru dengan menghapuskan dikotomi tentang “sekolah unggulan” dan “sekolah buangan”.

Kini masyarakat Indonesia hanya bisa berharap semoga pemerintah dapat lebih mematangkan lagi sistem zonasi yang diberlakukan saat ini demi peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

Sumber:

  • https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/kemendikbud-keluarkan-surat-edaran-penyesuaian-kuota-penerimaan-peserta-didik-baru-tahun-2019
  • https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/@kumparannews/mengenal-sistem-zonasi-pada-ppdb-terobosan-mendikbud-tahun-ini

Profil Penulis :

Aliffira Sekarningrum, seorang mahasiswa Ilmu Hukum minat Hukum Perdata terkhusus Hukum Bisnis. Saat ini aktif sebagai Anggota Bidang Kajian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung  periode 2019/2020.

Tinggalkan Balasan